JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong pemerataan pembangunan di Papua melalui peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda. Ia menilai stabilitas nasional perlu berjalan seiring dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet setelah mengikuti Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wantimpres di Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam laporan detikNews berjudul “Bamsoet Bicara Stabilitas Nasional, Dorong Pemerataan di Papua”, ia menyoroti perlunya pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pembangunan yang menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Papua.
“Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera,” kata Bamsoet, sebagaimana dikutip ANTARA pada 21 Oktober 2026.
Bagi masyarakat Papua, pemerataan pembangunan berkaitan langsung dengan akses terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, infrastruktur dasar, dan peluang ekonomi. Bamsoet meminta program pemerintah diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan warga, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
Ia juga menyoroti efektivitas dana otonomi khusus (otsus). Menurut Bamsoet, anggaran tersebut perlu didukung pengawasan berbasis hasil, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat adat.
Bamsoet merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 27,21 persen pada September 2025. Angka tersebut menggambarkan tantangan kesejahteraan di provinsi itu, tetapi tidak dapat digunakan untuk mewakili seluruh wilayah Papua.
Dalam konteks pembangunan daerah, ANTARA pada 5 Oktober 2026 melaporkan bahwa pemerintah tengah mengawal delapan Kesepakatan Jakarta untuk menyelaraskan program lintas kementerian dan lembaga dalam percepatan pembangunan Papua. Agenda yang dibahas mencakup keterlibatan masyarakat adat, keterbatasan lapangan kerja bagi anak muda, pelayanan dasar di kampung-kampung, dan penanganan pengungsi.
Laporan ANTARA tersebut juga menyebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas akan mengoordinasikan kementerian dan lembaga untuk memastikan komitmen program serta anggaran berdasarkan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029.
Sebelumnya, Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik Sadat Idris menyampaikan bahwa pemerataan pembangunan di Tanah Papua perlu dilakukan melalui perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam laporan ANTARA pada 28 September 2026, ia juga menyoroti tingginya biaya hidup di Papua Pegunungan sebagai salah satu tantangan yang perlu ditangani.
Selain pemerataan layanan dasar, Bamsoet mendorong pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan generasi muda, dan perluasan akses pasar bagi produk masyarakat Papua. Ia juga meminta dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat setempat diperluas.
Menurut Bamsoet, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat terkait perlu diperkuat untuk melindungi warga sipil, mencegah kekerasan, serta mempercepat pemulihan pelayanan publik di wilayah terdampak konflik.
Dorongan tersebut menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu aspek dalam menjaga stabilitas nasional. Pelaksanaannya memerlukan kebijakan yang terukur, pengawasan penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap manfaat pembangunan yang benar-benar diterima masyarakat Papua.(*)
