JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan secara terbuka ada atau tidaknya dukungan pemerintah daerah terhadap rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, di tengah keberatan sejumlah pihak terhadap rencana konser yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel.
Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kepolisian untuk mengevaluasi penyelenggaraan acara tersebut. Ia juga menyebut pembatalan dapat dipertimbangkan sepanjang mengikuti kewenangan, dasar hukum, dan prosedur yang berlaku.
“Fraksi PKS mendukung aspirasi MUI dalam membela rakyat Palestina,” kata Taufik dalam keterangan yang dikutip RMOL, Senin (2/11/2026).
Menurut Taufik, pemerintah perlu menelaah informasi mengenai dugaan keterlibatan Bocelli tersebut secara cermat dan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Di luar persoalan konser, Fraksi PKS meminta Pemprov DKI mengungkap kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah (BUMD). Bentuk dukungan yang diminta untuk dijelaskan mencakup rekomendasi, kerja sama promosi, penggunaan fasilitas milik daerah, pembiayaan melalui APBD, pembelian tiket, hingga keterlibatan sponsor BUMD.
Taufik mengatakan, apabila dukungan tersebut memang ada, masyarakat perlu mengetahui dasar keputusan, nilai, sumber dana, serta pihak yang menyetujuinya. Penjelasan itu, menurut dia, diperlukan agar pengawasan DPRD dapat dilakukan berdasarkan dokumen.
Fraksi PKS juga mendorong Pemprov DKI membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), penyelenggara konser, dan instansi terkait. Pemerintah diminta menyampaikan pertimbangan serta keputusan secara terbuka dengan tetap memperhatikan keselamatan masyarakat dan hak warga menyampaikan pendapat secara damai.
MUI dan DPR RI Turut Menyampaikan Aspirasi
Keberatan terhadap konser Andrea Bocelli sebelumnya juga disampaikan MUI. Dalam keterangan pada 28 Oktober 2026, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan keberatan atas tetap diberikannya izin penyelenggaraan konser di Borobudur dan Jakarta.
MUI mengaitkan keberatannya dengan informasi bahwa Bocelli pernah tampil dalam acara penggalangan dana untuk Israel Defense Forces (IDF) pada 2010. Informasi tersebut menjadi dasar keberatan MUI dan perlu dibedakan dari pernyataan atau klarifikasi langsung pihak penyanyi maupun manajemennya.
Sementara itu, situs resmi DPR RI pada 29 Oktober 2026 memberitakan audiensi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dengan Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP). Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa pemerintah perlu mendengar aspirasi masyarakat mengenai rencana konser tersebut.
Di sisi lain, promotor Shoemaker Live menyatakan konser tetap dijadwalkan berlangsung sesuai rencana. Dalam keterangan yang dimuat MUI, promotor menyebut pertunjukan mengusung pesan perdamaian dan kemanusiaan serta mengumumkan inisiatif donasi 100 ribu pasang sepatu bagi anak-anak di Palestina dan wilayah lain yang terdampak perang.
Fraksi PKS meminta Pemprov DKI memberikan jawaban tertulis paling lambat 2 November 2026. Penjelasan tersebut akan menjadi bahan bagi DPRD untuk menentukan tindak lanjut pengawasan terhadap penyelenggaraan konser di Jakarta.(*)
