Susul Giring dan Raja Juli, Isyana Bagoes Oka Tinggalkan PSI

JAKARTA – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Isyana Bagoes Oka mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri keterlibatannya dalam kepengurusan partai setelah sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengonfirmasi bahwa partainya telah menerima surat pengunduran diri Isyana bersama Raja Juli Antoni dan Giring Ganesha pada Senin, 9 November 2026.

Dalam keterangannya, Kaesang menyatakan DPP PSI menerima pengunduran diri Isyana dari jabatan Wakil Ketua Umum, Raja Juli dari jabatan Sekretaris Jenderal, serta Giring dari kepengurusan dan keanggotaan partai.

Kaesang menyampaikan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

   

“DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi ketiganya selama mengabdi di PSI,” demikian pernyataan Kaesang.

Ia juga berharap Isyana, Raja Juli, dan Giring dapat semakin fokus menjalankan tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian kepada masyarakat.

Pengunduran diri Isyana berlangsung bersamaan dengan keputusan dua kader PSI lainnya yang juga menduduki jabatan pemerintahan. Raja Juli Antoni saat ini menjabat Menteri Kehutanan, sedangkan Giring Ganesha menjabat Wakil Menteri Kebudayaan.

Raja Juli menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI agar dapat berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan. Sementara Giring menyatakan keputusan meninggalkan partai diambil setelah mempertimbangkan perjalanan politik dan hal-hal yang dinilai tidak lagi sejalan dengan perjuangannya.

Dengan diterimanya pengunduran diri tersebut, Isyana tidak lagi menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pemerintahan.

Pengunduran diri tiga kader tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika kepengurusan PSI, khususnya terkait posisi sejumlah tokoh partai yang juga menjalankan tanggung jawab di pemerintahan.(*)