URBANNEWS.ID – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 38,87 triliun pada kuartal I 2020, berbalik dari laba bersih Rp 4,14 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Demikian dikutip dari Katadata.co.id, Jumat (19/6/2020).
Koordinator INVEST, Ahmad Daryoko pun angkat bicara soal meruginya PLN tersebut.
“Dengan informasi ini, indikasinya pemerintah telah ‘nebus’ MBMS (multi buyer multi seller,red) System yang sudah mulai berlangsung mulai awal tahun ini di Jawa-Bali sebesar Rp 38 Triliun pada Kwartal I 2020,” ungkap Ahmad Daryoko kepada urbannews.id, Jumat (19/6/2020).
Menurut Ahmad Daryoko, hal itu dilakukan Pemerintah mengingat adanya protes yang masif dari konsumen atas lonjakan tagihan listrik.
“Dan akan menjadi ‘bola salju’ dan berujung ‘revolusi sosial’ seperti terjadi di Kamerun tahun 2001, kalau tidak segera diantisipasi,” ungkap Ahmad Daryoko.
Ahmad Daryoko mengatakan, dengan jurus tersebut, dipastikan PLN masih eksis atau tidak jadi bubar dan sampai batas waktu tertentu tagihan listrik stabil.
“Tapi apa pun strateginya, Pemerintah telah terlanjur menciptakan MBMS. Ini semua karena Pemerintah tidak tegas kepada ‘oknum-oknum’ pejabat dan mantan pejabat seperti LBP, JK, DI, kakak ET dan lainnya, yang telah berkonspirasi dengan asing dan aseng dalam pembuatan IPP dan penjualan ritail PLN ke oknum 9 naga,” kata Ahmad Daryoko.
Dilanjutkan Ahmad Daryoko, dengan menutup tagihan MBMS seperti di atas, memang untuk sementara gejolak konsumen akan diredam, dan oknum IPP dan ritail happy-happy saja.
“Cuma sampai kapan cara-cara ini akan bertahan? Dan berhutang kemana? Apa imbalannya? Apa tidak merupakan bom waktu sistem kelistrikan di Indonesia? Wallahua’lam bi shawab!,” tutup Ahmad Daryoko.(hen)