Salah satu poin penting dalam surat tersebut adalah meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan penelusuran terhadap semua program siaran MNC Vision agar mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan penyiaran dan juga Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Pedoman Penyiaran (SPS), dan KPI wajib menyampaikan kepada publik secara luas atas hasil pengawasan dan penelusuran pada program siaran pada MNC Vision tersebut baik yang berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri.
“Sudah seharusnya KPI Pusat menginformasikan kepada publik secara luas atas laporan pengawasan program siaran MNC Vision selama sembilan tahun terakhir ini. Karena publik dapat mengetahui apakah program siaran yang ditayangkan oleh MNC Vision tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, terutama terkait P3SPS KPI itu sendiri, karena selama ini kita tidak pernah mendengar kabar tentang bagaimana pengawasan Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh KPI Pusat dilakukan serta upaya filter dan pembajakan terhadap siaran-siaran yang berasal dari luar negeri yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,” ujar Masduki Abdullah.
Sementara itu terpisah, Sekjen Asosiasi GO TV Kabel Candi Sinaga, menyatakan pihaknya mempertanyakan keberanian KPI Pusat dalam memutuskan kelanjutan proses perpanjangan IPP MNC Vision tersebut.
Menurut Candi, ia menangkap kesan selama ini KPI Pusat diam seribu bahasa tatkala MNC Vision sudah berbuat semena-mena dan terbukti telah melakukan dan menciptakan iklim persiangan yang tidak sehat karena melakukan praktek terlarang dengan menjual program siaran Lembaga Penyiaran Swasta (TV Swasta) yang dikategorikan Free to Air dalam peraturan penyiaran kepada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Berlangganan), baik melalui satelit atau kabel.
Dikatakan Candi, kondisi tersebut juga telah terbukti berakibat menciptakan kegaduhan dalam iklim persaingan antar lembaga penyiaran melalui upaya-upaya penegakan hukum yang sampai saat ini masih berlangsung.
