Oleh: Budi Santoso
BEBERAPA hari ini ini saya membaca di media bahwa bapak Jokowi selalu marah-marah karena dikerjain oleh mafia migas, mafia energi dan mafia lainnya. Pak Jokowi dengan garangnya sudah tahu yang suka impor migas dan akan menggigit para mafia itu.
Benarkah Pak Jokowi mampu melawan mafia tersebut?
Keterlibatan saya dalam dunia energi dan pertambangan yang hampir seumur profesi saya, menyebabkan saya miris karena saya melihat Pak Jokowi justru sedang “menari” dalam ritme gendang para mafia. Bagaimana melawan mafia dalam gendang mafia yang dilawannya?
Pernyataan Pak Jokowi (salah satunya) yang menyebutkan bahwa Indonesia punya stok batubara melimpah tapi kok kenapa LPG harus impor?
Pernyataan itu betul sebagai pintu masuk, tetapi selanjutnya untuk mengganti LPG dengan DME (dimethyl ether) adalah jebakan. Lagu dan iramanya mafia.
DME tidak akan mungkin bisa menggantikan LPG kalau mempertimbangkan keekonomian kecuali buat gagah-gagahan atau genit-genitan, untuk pencitraan itu harus membayar mahal.
DME memiliki density energi yang rendah (50%) LPG, DME lebih mahal dari LPG dan yang pasti apalagi dibuat dari batubara dimana tahapnya lebih panjang dibanding DME yang dari gas alam.
Kalau benar DME memang ada keekonomiannya maka kenapa tidak membuat DME dari gas alam. Dimana saat ini gas alam kita masih banyak yang belum terpakai.
DME dalam bentuk gas tentunya memerlukan sistem logistik yang mahal, tangki bertekanan, tangker gas, pipa, dan stasiun pengisian khusus. Tidak murah. Pabriknya perlu miliaran dolar (USD 3,8 miliar untuk mengolah 8 juta ton batu bara per tahun).
Uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk membangun PLTU atau infrastruktur energi yang lain. Dan investasi logistiknya yang tidak bisa dicampurkan dengan LPG.
Pemakaian DME untuk bahan bakar ternyata harus dicampurkan dengan LPG dan itupun hanya 15%, komposisinya berat.
Jadi kalau Pak Jokowi “disuruh” gagah mengucapkan akan menggigit yang menggangu produksi DME, saya orang pertama yang sedih dan prihatin. Siapa yang menyuarakan itu, tentunya orang-orang yang memiliki agenda tersembunyi di balik itu.
Membangun DME dan sistem logistiknya dijamin tidak akan tercapai dalam kabinetnya Pak Jokowi jilid dua, yang penting Pak Jokowi merasa senang akan “menghantam mafia” tapi yang jelas impor LPG jalan terus selama lima tahun ini, dan meningkat.
Setelah lima tahun, mafia akan cari induk semang lagi, yang ujung-ujungnya dinyatakan DME tidak ekonomis dan program berhenti. Mirip dengan ekspor bibit lobster, tidak perlu melawan Bu Susi, biarkan beliau “lengser” dicari penggantinya yang bisa dibeli.
Terompet atau gendang atau lagu pemakaian DME tidak cuma berdimensi LPG dan migas, tetapi punya dimensi strategis yang lebih besar lagi.
Penguasaan PKP2B Generasi I yang seharusnya kembali kepada negara tahun 2019-2025 (sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009, dan kontrak karya batubara), tetapi “dirancang” supaya masih bisa dilanjutkan oleh pemegang PKP2B sekarang, di antaranya adalah lima besar (Adaro, Arutmin, KPC, Berau dan Kideco). Bagaimana caranya?
Hilirisasi batubara (batubara jadi minyak, gasifikasi, DME, UBC, CWM) selalu ditiupkan oleh mafia PKP2B menjadi program andalan ke depan industri batubara (padahal mafia yang sama pernah membiayai FGD hilirisasi batubara enam tahun lalu dinyatakan dan dibuat “tidak ekonomis”), dan lagu tersebut selalu dinyanyikan oleh “Pemerintah” sebagai alasan salah satu poin revisi UU Minerba yang kemarin sempat digagalkan anak-anak “STM” supaya tidak diloloskan oleh DPR periode lalu.
Dengan program hilirisasi batubara yang investasinya mahal, maka pemegang PKP2B meminta kepastian hukum (mirip-mirip kasus Freeport) dan tentunya minta perpanjangan 2 x 10 tahun lagi.
Inilah tujuan yang sebenarnya kenapa lagu DME dinyanyikan begitu nyaring oleh para paduan suara yang tentunya dalam panggung mafia.
Dengan perpanjangan PKP2B maka rakyat Indonesia yang tidur di atas lahan penuh batubara akan menanggung beban yang sama dengan negara lain yang tidak punya batubara (tulisan saya berikutnya).
Ketika para pemegang PKP2B mendapatkan perpanjangan, suatu saat kajian tentang hilirisasi batubara yang tidak ekonomis akan dihidupkan lagi dan program dihentikan tetapi yang penting perpanjangan sudah dikantongi.
Lagu DME memang bisa merdu bagi mafia tetapi seperti suling buluh perindu bagi rakyat Indonesia, mematikan dalam kondisi tersenyum.
Semoga Pak Jokowi orang yang tidak terpengaruh suling buluh perindu para mafia. Kecuali pembisik atau pawangnya Pak Jokowi sendiri yang menyanyi.(tambang.co.id)