CBA Dorong Penegak Hukum Segera Gelar Penyelidikan Mega Proyek RDMP Balikpapan

oleh -

JAKARTA, URBANNEWS.ID – Center for Budget Analysis (CBA) mendorong Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan penyelidikan atas pelaksanaan mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Sejumlah temuan hasil audit BPKP sangat mengkhawatirkan dan jika benar dan dibiarkan, berpotensi merugikan keuangan Pertamina dan negara.

Demikian diungkapkan Koordinator CBA Jajang Nurjaman kepada wartawan, Jumat (8/10/2021) malam.

“Adanya peningkatan nilai kontrak dari awalnya total sebesar USD 6,5 miliar menjadi sekitar USD 7 miliar, hal ini sangat janggal. Serta, saat proyek berjalan, pimpinan konsorsium pelaksana proyek SK Energy mengundurkan diri dan kemudian Pertamina menunjuk Hyundai EC sebagai pengganti pimpinan konsorsium tanpa tender ulang. Ini tentu menambah rentetan keganjilan pada Proyek Strategis Nasional ini,” beber Jajang.

Di sisi lain, lanjut Jajang, Hyundai EC ternyata juga sebagai pimpinan konsorsium pemenang tender Design Build Competition (DBC) proyek Pembangunan Kilang TPPI Olefin Tuban. Total nilai proyek ini fantastis, tak kurang dari senilai Rp 50 triliun. Belakangan, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai kejanggalan dan ditengarai bermasalah.

“Kejanggalan pelaksanaan mega proyek RDMP Balikpapan tentunya semakin menambah catatan buruk Pertamina. Sebagaimana diketahui, sampai saat ini total hutang jangka panjang dan jangka pendek Pertamina saat ini sudah mencapai sekitar USD 17 miliar. Tentu ini menurut kami sangat berat bagi Pertamina,” ungkap Jajang.

Sehingga, dari sejumlah persoalan tersebut bisa berujung pidana dan gugatan perdata akibat adanya dugaan perbuatan melawan hukum.

Pernyataan Keras Ahok

Beredarnya pernyataan keras Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) terhadap Konsorsium Kontraktor EPC Kilang RDMP Balikpapan di berbagai media, mengindikasikan terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan Kilang RDMP Pertamina Balikpapan.

Menurut Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada wartawan Minggu (3/10/2021) lalu, Ahok mengeluarkan pernyataan itu setelah berkunjung ke Kilang Balikpapan pada Senin 27 September 2021. Pernyataannya di akun Instagram @Basukibtp itu pun telah dikutip oleh banyak media,” ungkap Yusri.

Pesan Ahok itu menurut Yusri sangat tegas. Pertama, agar konsorsium kontraktor EPC menyelesaikan pembangunan dengan kualitas yang ditentukan. Kedua, harus sesuai target. Proyek kilang RDMP harus selesai pada tahun 2024, meskipun perencanaan awal akan beroperasi pada tahun 2023. Ahok ingin proyek ini selesai dengan segala konsekwensinya, tetapi harus tetap sesuai aturan dan asas keadilan.

“Pesan ketiga Ahok secara tegas melarang adanya biaya yang bisa merugikan Pertamina dan nilai keekonomian proyek ke depannya. Kekhawatiran ini didasari fakta dimana saat ini telah terjadi peningkatan nilai capital expenditure (capex) cukup signifikan,” beber Yusri.

Yusri menduga, pernyataan keras Ahok itu dilandasi temuan terbaru dari lembaga pemeriksa BPKP yang baru selesai melakukan audit terhadap proyek RDMP Balikpapan.

Proses audit BPKP dimulai sekitar awal Maret 2021, pada pertengahan Juni 2021 ada tiga konsorsium yang pernah ikut tender kilang RDMP Balikapapan diundang resmi oleh pemeriksa BPKP untuk klarifikasi, kata Yusri berdasarkan informasi pejabat kilang Pertamina.

“Konon kabarnya hasil audit telah dipresentasikan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina beberapa hari sebelum Ahok berkunjung ke kilang Balikpapan,” ungkap Yusri.

Lebih lanjut Yusri mengatakan, dari desas-desus di kalangan internal Pertamina, telah ditemukan tiga hal penting dari hasil audit yang bisa berujung ke proses pelanggaran hukum.

“Hal itu ditengarai lantaran telah terjadi advanced payment dan peningkatan nilai kontrak akibat banyak perubahan perintah kerja atau Change Order yang melebihi nilai yang diperbolehkan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Fakta ini telah membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang nyata dan sulit dibantah,” ulas Yusri.

Selain itu, kata Yusri lagi, hal krusial lain yang telah terjadi ketika proyek akan berjalan, pimpinan konsorsium SK Energi mengundurkan diri.

“Tetapi anehnya Pertamina saat itu menyetujui pergantian Hyundai EC sebagai pimpinan konsorsium. Padahal menurut aturan jika pimpinan konsorsium mundur, seharusnya Pertamina melakukan tender ulang,” beber Yusri.

“Hingga saat ini, akhir September 2021, kemajauan kerja proyek kilang RDMP Balikpapan baru sekitar 42 persen, jauh dari target semula yakni 84 persen, meskipun pandemi Covid 19 dipakai sebagai alasan pembenar,” beber Yusri.

Cilakanya lagi, kata Yusri, ketika dimulainya proyek ini, telah dilakukan perubahan basic design unit RFCC pada unit gasoline blok. “Akibatnya, diduga konsorsium pemenang terpaksa menaikan nilai proyek menjadi sangat signifikan, yakni awalnya senilai USD 6,5 miliar menjadi sekitar USD 7 miliar,” ungkap Yusri.

Diketahui, kata Yusri, Pertamina pada 10 Desember 2018 telah menanda tangani kontrak EPC dengan Konsorsium SK Engineering & Contraction (leader) dengan anggotanya Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

“Adapun nilai kontrak EPC saat itu bernilai USD 4 miliar atau Rp 57, 8 triliun untuk pembangunan Inside Battery Limit (ISBL) dan Outside Battery Limit (OSBL). Pembangunan kilang akan diselesaikan dalam jangka waktu 53 bulan terhitung groundbreaking,” ungkap Yusri.

Pembiayaan untuk pembangunan kilang RDMP, menurut keterangan Yusri, sejak awal direncanakan dan dijalankan dengan Trustee Borrowing Scheme. Namun, karena peningkatan Capex yang di luar kewajaran telah mengakibatkan proyek hingga saat ini belum mendapatkan investor yang mau berinvestasi untuk proyek kilang ini.

“Mungkin para investor meyakini tingginya resiko proyek, sehingga terpaksa Pertamina membiayai sendiri, dan konon kabarnya Pertamina hanya sanggup membiayai hingga akhir 2021,” beber Yusri.

Mundurnya calon investor untuk membiayai investasi ini terungkap oleh Dirut Pertamina Nicke Widyawati didepan rapat dengan DPR RI Komisi VII pada 31/5/2021.

Sehingga, kata Yusri lagi, wajar saja jika Ahok baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras. Proyek tidak boleh molor penyelesaiannya dan nilai proyek serta kinerja kilang yang dibangun harus menghasilkan nilai produk berkualitas dengan kapasitas sesuai perencanaan awal, sehingga efisiensi kilang dapat diperoleh.

“Ahok sebagai komisaris utama tentu mempunyai beban tanggungjawab yang besar agar proyek strategis nasional yang merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat direalisasikan segera,” ulas Yusri.

“Tampaknya Dewan Direksi Pertamina Holding dan Subholding PT Pertamina Kilang Internasional saat ini lagi pusing tujuh keliling mencari solusi dari temuan BPKP terbaru ini,” sambung Yusri.

Karena sebelumnya, kata Yusri, pada Sabtu 18 September 2021 Majalah Tempo telah mengupas tuntas proses tender kilang Olefin Tuban dengan judul Cover “Sengkarut Proyek Kilang TPPI” terkait berlarut-larutnya penentuan konsorsium pemenang tender DBC (Design Build Competition) untuk bangun Kilang Olefin TPPI Tuban bernilai di atas Rp 50 triliun.

“Konsep pembangunan kilang dengan strategi DBC adalah yang pertama kali dilakukan oleh Pertamina, yakni dengan menyerahkan semua pekerjaan design yang diawali pemilihan tehnologi atau lisensor untuk tahap pembuatan BED dan FEED dan rencana pembiayaan pembangunanya kepada pemenang tender DBC, sehingga kilang berpotensi menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan keinginan pasar”, beber Yusri.

Dari isi berita Tempo tersebut, kata Yusri, memperlihatkan ada potensi masalah dari mulai proses prakualifikasi hingga penetapan pemenangnya. Ada beberapa rekomendasi Dewan Komisaris yang tidak dijalankan oleh tim tender.

“Faktanya, proses tender DBC Kilang Olefin itu dimulai sejak Febuari 2020, pemenang baru ditetapkan pada 6 September 2021, dan pemenang pertama adalah konsorsium Hyundai EC dengan anggota konsorsium PT Rekayasa Industri, PT Enviroment Tehnology International dan Saipem. Pemenang kedua konsorsium Technip Italy SpA, PT Tripatra EC, PT Technip Indonesia dan Samsung EC Ltd,” ulas Yusri.

“Ironisnya, ternyata pimpinan konsorsium pelaksana kontraktor EPC kilang RDMP Balikpapan adalah hampir sama dengan konsorsium pemenang pelaksana pekerjaan DBC Kilang Olefin TPPI Tuban,” ungkap Yusri.

Oleh sebab itu, kata Yusri, seyogyanya penegak hukum bisa serius menelisik ada apa di balik pesan Ahok terkait proyek RDMP Balikpapan tersebut, dengan melakukan upaya pencegahan potensi kerugian Pertamina.

Sementara itu, ketika perihal temuan BPKP dikonfirmasi kepada Ahok Kamis (30/9/2021) malam, dia hanya menjawab singkat. “Tanya sama Direksi,” ujar Ahok.

Namun, pejabat sementara SVP Corporate Communication and investors Relation PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut sejak Jumat (1/10/2021) pagi hingga Sabtu, mengatakan bahwa pertanyaan itu sudah diteruskan ke Sekretaris Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional, Ifki Sukarya.

Ketika hal itu ditanyakan ke Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya, Sabtu malam menjelang berita mau ditayangkan Ifki baru menjawab. “Lagi disiapkan jawabannya,” ungkap Ifki.

Rawan Jadi Bancakan Oligarki

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai sengkarut mega proyek RDMP Balikpapan bisa menjadi kasus yang besar.

“Kalau semua data dari temuan BPKP yang muncul saat ini benar, maka sungguh ini kasus yang besar,” ungkap Salamuddin Daeng kepada wartawan, Kamis (7/10/2021).

Ia mengatakan, peningkatan nilai kontrak yang tidak wajar dan pembengkakan nilai kontrak akan membebani Pertamina, mengingat proyek-proyek Pertamina sekarang pasti dibiayai dengan utang.

“Proyek ini tampaknya rawan menjadi bancakan dan konflik antar oligarki, dan punya nuansa politik yang kental,” ulasnya.

“Pertumbuhan ekonomi rendah akan punya dampak penjualan Migas dan petrochemical akan rendah dalam beberapa tahun mendatang,” ulasnya.

Dari sisi geopolitik, lanjut Salamuddin Daeng, proyek itu tidak sejalan dengan agenda climate change. “Yang diperlukan sekarang adalah usaha ke transisi energi dari migas secara bertahap,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Salamuddin Daeng, penegak hukum harus mengusut tuntas temuan-temuan BPKP pada mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

“Karena berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Belakangan ini makin banyak masalah dalam Pertamina diakibatkan manajemen yang makin buruk,” ujarnya.

Mandat Presiden

Sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan kilang untuk menyokong kemandirian energi, melalui RDMP Balikpapan Pertamina menargetkan penambahan kapasitas produksi sebanyak 38 persen dari 260.000 barrel per hari menjadi 360.000 barrel per hari.

Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Ifki Sukarya sebagaimana dilansir liputan6.com pada 5 Oktober 2021 mengungkapkan sejak adanya restrukturisasi di tubuh Pertamina, PT KPI yang menjadi induk usaha kilang petrokimia Pertamina kini menjadi pengelola proyek RDMP Balikpapan.

Hingga September 2021, progres Proyek EPC ISBL OSBL RDMP Balikpapan secara menyeluruh 41,55 persen.

Ifki juga menyatakan dalam proyek RDMP Balikpapan, fase konstruksi dan pengembangan PT KPI menunjuk SK Energy Korea, Hyundai Engineering Korea, PT Rekayasa Industri dan PT PP sebagai pelaksana.

Pertamina juga membangun terminal crude oil di Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain itu, juga ada pembangunan jalur pipa lepas pantai (offshore) dan darat (onshore) sepanjang total 41 km dan dua tangki raksasa dengan total kapasitas 2.000.000 barrel sebagai penunjang Terminal Lawe-Lawe yang diplot sebagai prasarana pendukung bagi RDMP Balikpapan.

Konsorsium PT Hutama Karya dengan China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd China sebagai EPC proyek fasilitas storage, pipa dan terminal Lawe Lawe yang bagian dari RDMP Balikpapan.

Sarat dugaan ‘penyimpangan’

Masih menyangkut proyek andalan Presiden di bidang energi, meski sempat menuai beragam protes, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) ngotot mengumumkan pemenang tender design build competition (DBC) proyek pembangunan TPPI Olefin Complex. Langkah KPI itu terungkap dari bocoran dokumen yang beredar Selasa (7/9/2021) lalu.

Dalam dokumen bertanggal 6 September 2021 tersebut, join operation of Hyundai Engineering Co Ltd-PT Rekayasa Industri-PT Enviromate Technology International-Saipem SPA dan consortium of Technip Italy SPA-PT Tripatra Engineers and Constructor-PT Technip Indonesia-Samsung Engineering Co Ltd sebagai pemenang tender tersebut.

Dokumen tersebut pun nampak dibubuhi tandatangan Ketua Tim Tender DBC TPPI Olefin Complex, Muchamad Lutfi.

Beragam kejanggalan tentang pelaksanaan tender sempat diungkap Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) sebelumnya. Di antaranya mengenai konon kabarnya ada indikasi keterlibatan Wamen 1 BUMN yang diduga mengarahkan agar porsi PT Rekayasa Industri dikurangi dalam konsorsium Hyundai itu. Hal itu diduga kuat untuk menghindari Rekind tidak memenuhi syarat tender karena kondisi keuangan yang tidak sehat.

Proyek Pembangunan TPPI Olefin Complex ditaksir secara keseluruhan akan menelan biaya tak kurang dari Rp 50 Triliun. Tender diketahui dimulai pada Februari 2020 lalu. Sempat diumumkan pemenang pada Oktober 2020, namun akhirnya dibatalkan karena adanya sanggahan dari peserta tender lain.

Motif Pertamina menggunakan skema DBC untuk pembangunan kilang Olefin TPPI dengan menyerahkan semua urusan BED dan FEED kepada kontraktor EPC pun menjadi tanda tanya bagi publik.

Selain itu, ternyata TPPI pada tahun 1997 telah menyelesaikan BED untuk kilang olefin, yang juga berkapasitas 700,000 MTA Ethylene. Bahkan ditemukan dokumen kontrak EPC antara PT TPPI dengan ABC International Projects, Inc dan perusahan Stone & Webster dari Amerika. Hanya saja, karena krisis ekonomi melanda Indonesia saat itu, proyek EPC-nya terhenti.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *