Ungkap Berbagai Indikasi Kasus Hukum, Masyarakat Rohul Minta Petinggi Partai Golkar Tertibkan Sari Antoni

oleh -

PEKANBARU, URBANNEWS.ID – Bertempat di salah satu unit usaha Jalan S Parman, Kecamatan Pekanbaru Kota, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau menggelar Diskusi dan Dialog Interaktif bersama Perwakilan Masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Kali ini mereka membahas perkembangan isu terkait dugaan kejahatan yang telah dilakukan H Sari Antoni SH, Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Rohul.

Dalam pertemuan yang berlangsung Minggu (10/10/2021) itu, perwakilan Masyarakat Rohul menyampaikan aspirasi dan keuh kesahnya terkait kinerja wakil rakyat yang dipilihnya itu. Sebagai anggota dewan dari Kabupaten Rohul, masyarakat mengaku sangat jarang menerima aspirasi dari H Sari Antoni SH. Masyarakat mengatakan mungkin saja hal itu akibat kasus jarang bekerja alias jarang masuk kantor.

Selain itu, para peserta yang hadir juga mengatakan, ada beberapa kasus yang cenderung senyap, kendati sudah dalam proses hukum di Polda Riau. Adapun kasus yang dimaksud, seperti kasus penggunaan ijazah SMA palsu dan kasus Asusila. 

Termasuk juga kasus penipuan dan atau penggelapan uang Koperasi Karya Perdana dan koperasi lainnya, yang terdapat di tiga kabupaten, yaitu Rohul, Rohil dan Kampar. Selain itu ada juga kasus yang baru-baru ini sempat gempar, yakni kasus malas datang ke kantor alias tak amanah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota dewan, sesuai Peraturan Anggota DPRD Provinsi Riau Nomor 1 tahun 2020, khususnya pada Pasal 115 hingga Pasal 170.

Di tempat yang sama, Peneliti Senior Formappi Riau mengatakan gelombang perlawanan dari masyarakat sudah tak bisa dibendung lagi. Otoritas terkait mesti mengambil sikap untuk segera menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat itu.

“Agar lebih fair dan profesional, kami juga meminta dan memohon untuk di Fasilitasi Pimpinan DPRD Provinsi Riau dan Para Petinggi Partai Golkar Provinsi Riau. Pertemukan saja masyarakat ini dengan Pak Haji Sari Antoni SH. Kita dengarkan aspirasi mereka. Apakah belum cukup bukti kasus dan permasalahan yang dimaksud, atau justru DPRD Provinsi Riau sendiri yang menunjukkan kepada rakyat, bahwa Peraturan dan Tatib DPRD boleh dilanggar!” ungkap Aktivis Larshen Yunus, Alumnus Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu.

Menurut Larshen, gelombang kemarahan warga mesti ditanggapi pihak pimpinan partai, dalam hal ini Partai Golkar Provinsi Riau, agar dapat menindaklanjuti permasalahan yang terjadi.

“Bagi kami, setelah dilakukan proses observasi dan kajian strategis, bahwa kaitan dengan kasus H Sari Antoni SH sudah sangat fatal. Kehadirannya sebagai anggota dewan di lembaga terhormat DPRD Provinsi Riau sangat minim dan menyedihkan. Puluhan kali tak masuk kantor, guna mengikuti Rapat Fraksi, Komisi, Pansus dan Rapat Paripurna. Hal ini sangat melanggar aturan yang telah termaktub di dalam produk Peraturan Daerah (Perda). Apakah Peraturan DPRD maupun Tatib itu dibuat untuk dilanggar? Atau bagaimana? Sudah jelas enam kali berturut-turut tak ikut raoat bisa disanksi berat, pemecatan atau Penggantian Antar Waktu. Kok kasus ini terkesan di Senyapkan,” ungkap Yunus, sapaan akrab Aktivis Jebolan Sospol Unri tersebut.

Sampai berita ini dimuat, H Sari Antoni SH belum bisa dikonfirmasi. Beberapa nomor ponsel miliknya tak juga tersambung. Infonya ada ratusan nomor HP yang misterius tak bisa dihubungi.

“Mungkin beliau sudah ke-enakan dan menganggap semuanya sepele. Karena sewaktu bekerja sebagai Anggota DPRD Rohul, sikap dan perbuatan yang sama juga dilakukan. Sanksi tak ada, dengan demikian H Sari Antoni SH semakin menjadi-jadi. Menghianati kedaulatan rakyat dengan melanggar peraturan yang ada. Kalau justru lebih sering berkebun dan usaha koperasi itu, kenapa justru menjadikan profesi Anggota Dewan sebagai Tameng?” tanya Yunus, seraya mengakhiri pernyataan persnya.(hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *