JAKARTA – Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Marsudi Wahyu Kisworo menegaskan pentingnya membangun etos kerja unggul yang berbasis spiritual untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan. Hal ini disampaikan Marsudi pada “Seminar Pengembangan Kebijakan dan Layanan Publik”, Selasa (19/12) di Gedung Widya Graha BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo Jakarta.
Menurut Marsudi, etos memiliki tiga dimensi yaitu jiwa kebudayaan yang berarti watak khas, penerapan nilai-nilai dasar (core values ASN berAKHLAK), dan sering tampak pada gaya perilaku. Apabila tidak memiliki etos kerja maka akan muncul permasalahan seperti tidak adanya visi bersama (menutup diri), tidak berdaya, dan pecah/tercerai berai.
“Tiga pertanyaan besar yang muncul dan perlu dalam membangun etos kerja ialah untuk apa kita bekerja? Apa yang dibutuhkan untuk sukses dan berhasil dalam bekerja? Dan bagaimana cara memunculkan dan memelihara hal tersebut?” tanya Marsudi.
Ditegaskan Marsudi, jika bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut maka sudah bisa membangun etos masing-masing dan kemudian terjadi refleksi dari diri kita. Etos itu penting karena studi mengatakan bahwa produktivitas seseorang itu sebetulnya 90% ditentukan oleh Prestasi Kerja dan 10% oleh Teknologi. Dari 90% prestasi kerja tersebut ditentukan oleh 80% Motivasi dan 10% Skill. Jadi suksesnya prestasi kerja ditentukan oleh motivasi.
Etos kerja lanjut Marsudi, ada kaitannya dengan idealisme kerja. Jadi berkerja bukan hanya mencari nafkah tetapi juga untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan sebagai pengembangan diri serta profesi. Marsudi mengungkap bahwa etos terbaik dalam etos kerja adalah etos menjadi karyawan yang bahagia. Karena bekerja dengan bahagia dapat menghasilkan sesuatu yang hebat dan berkerja menjadi nyaman.
“Ciri-ciri etos kerja positif terdiri dari sikap kerja yang sungguh-sungguh, selalu menjalin hubungan baik dan silahturahmi, memahami cara-cara halal dan baik, saling menghormati, toleransi, menyayangi, dan profesionalisme,” ujarnya.
Marsudi juga menjelaskan cara mengubah etos yang dapat dilakukan melalui eksternalisasi yang merupakan proses pencurahan diri manusia secara terus menerus ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental. Lalu, objektivitas yang merupakan aktivitas manusia menghasilkan suatu realita objektif. Terakhir, internalisasi yaitu tahap di mana realitas objektif hasil ciptaan manusia diserap oleh manusia kembali. Di akhir paparan, Marsudi mengungkapkan salah satu bentuk dari etos yaitu perilaku 5S (senyum, sapa, salam, sabar, dan syukur) menuju sifat ikhlas.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan (DKP) Mego Pinandito mengatakan, seminar yang digelar selama dua hari tersebut ditujukan dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi jajaran sivitas DKP. Pengembangan pengetahuan yang dimaksud meliputi penumbuhan motivasi, pemahaman penyusunan kebijakan pembangunan, pemahaman jenjang karir untuk analis kebijakan, pemahaman target prioritas dan strategis BRIN dalam tahun 2024, serta memberikan pengetahuan optimalisasi layanan.
“Jadi dalam konteks ini maka apa yang diharapkan dari BRIN tentunya sangat banyak. Secara khusus apa yang teman-teman bisa lakukan adalah memberikan satu input masukan, rekomendasi, dan kajian-kajian kebijakan yang akan diserahkan atau diberikan kepada pemerintah,” kata Mego.
Menurutnya, harus dipahami betul bagaimana proses perencanaan, penganggaran, dan lain-lainnya. Lalu, di dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sifatnya adalah multi disiplin bahkan multi sektor. Maka kolaborasi DKP dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar BRIN, juga perlu dilakukan.
Hal tersebut dapat memperkaya apa yang nanti akan dirumuskan menjadi naskah rekomendasi kebijakan. Yaitu naskah yang sifatnya betul-betul memberikan alternatif solusi terbaik, dapat diimplementasikan, dan fokus pada beberapa pokok yang menjadi kunci dari solusi masalah nasional maupun solusi yang dapat dibawa ke beberapa sidang organisasi internasional. Mego berharap, kontribusi kajian yang dilakukan bisa mendukung berbagai kegiatan di BRIN, serta mempercepat pembangunan dengan kontribusi yang lebih baik ke depannya.
Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Riant Nugroho, dalam paparannya yang berjudul “Praktik Benar dan Baik dalam Penyusunan Kebijakan Publik”, ia mengungkap sebuah pembelajaran bahwa keunggulan negara semakin ditentukan oleh kemampuan dari pemerintah negara tersebut dalam membangun dan mengembangkan kebijakan-kebijakan unggul. Variabel lain tetap ada seperti luas tanah, luas laut, kekayaan alam, jumlah penduduk, atau letak geografis yang tetap penting namun tidak sama dengan kebijakan publik.
Riant mengatakan, kebijakan publik bukan hanya masalah teknis tetapi juga terkait dengan masalah etos seperti yang disampaikan Marsudi sebelumnya, salah satunya terkait dengan disiplin.
Lebih lanjut ia menjelaskan tentang evidence based policy (analysis) dan analisis kebijakan publik yang benar. Langkah pertama untuk menganalisis kebijakan publik dengan benar ialah perlunya mengenali asal kebijakan, apakah benar masalah publik dan termasuk jenis masalah yang seperti apa. Maka, ia menyarankan, kenali tujuan kebijakan apakah benar untuk menyelesaikan masalah tertentu. Lalu analisis dengan benar, uji dan uji kembali, lalu berikan rekomendasi yang benar.
Riant juga menjelaskan teori kebijakan POAW (Potency, Opportunity, Asset, Wealth). ”Jika kita memiliki kebijakan, bisakah kita mengubah potensi menjadi peluang, peluang menjadi aset, dan aset menjadi kesejahteraan bagi warga negara/negara kita sendiri?” ujarnya.
Disampaikannya juga catatan bagi para pembuat kebijakan di BRIN. Antara lain sebagai pembuat rekomendasi kebijakan bukan advokasi kebijakan harus lebih dari satu, ada prioritas, ada narasi risiko, dan tidak ‘genit’ menggunakan teori baru dengan meninggalkan teori lama.
Ditegaskan Riant, dalam membuat kebijakan publik erat kaitannya dengan etos kerja positif sehingga dapat menghasilkan sebuah kebijakan publik yang unggul. Dalam membuat kebijakan publik yang unggul kita harus cerdas, bijaksana, dan kebijakan publik harus memiliki harapan sehingga dapat memberikan manfaat atau membuat negara semakin kuat. (*)
