JAKARTA – Pengurus Kamar Dagang dan Induatri (Kadin) Kalimantan Barat (Kalbar) hasil Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) melangsungkan pertemuan dengan Kadin Indonesia, Jumat (31/10/2025), di Menara Kadin Indonesia di Jakarta.
Mereka antara lain membahas hasil Musprovlub Kadin Kalbar serta arah strategis organisasi dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan dengan pemerintah daerah dan pusat, sekaligus menyelaraskan langkah menuju penataan kelembagaan nasional Kadin di tengah proses pembahasan RUU Kadin di DPR RI.
Pada pertemuan itu juga ditegaskan, Musprovlub Kadin Kalbar telah terlaksana secara tertib, demokratis dan sesuai prosedur organisasi serta menghasilkan kepengurusan baru Kadin Kalimantan Barat yang siap menjalankan amanah organisasi, memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, dan memperluas konsolidasi ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Kadin Indonesia dalam arahannya menegaskan, Kadin saat ini tidak sedang dalam masa moratorium, namun dalam masa evaluasi kelembagaan nasional untuk menyambut RUU Kadin yang sedang dibahas DPR RI.
Ke depan, Kadin akan memiliki struktur hukum baru dimana Kadin Indonesia berada di bawah Presiden, Kadin Provinsi di bawah Gubernur dan Kadin Kabupaten dan Kota di bawah Bupati dan Wali Kota, namun tetap satu garis komando organisasi nasional.
Diharapkan pada awal tahun 2026, regulasi kelembagaan baru ini telah rampung, sehingga seluruh Kadin Provinsi dapat menyesuaikan struktur dan mekanisme kerjanya.
Kadin Indonesia juga menegaskan agar Kadin Kalbar hasil Musprovlub tetap aktif menjalankan roda organisasi, bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta mengambil bagian dalam program nasional dan daerah yang produktif, berdasarkan MoU dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang telah ditandatangani pada saat Musprovlub.
Sementara itu, pada pertemuan itu, Kadin Indonesia juga menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya Kadin Kalbar diperkenankan tetap menjalankan kegiatan dan program organisasi, sambil menunggu penyelesaian regulasi nasional.
Kadin Indonesia juga akan melakukan konsolidasi dan pembaruan sistem kelembagaan nasional pada awal tahun 2026.
Tak hanya itu, juga ditekankan pentingnya sinergi, komunikasi, dan koordinasi intensif antara Kadin Indonesia dan Kadin Kalbar sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha.
Ketua Umum Kadin Kalbar Terpilih H Saleh Galing bersama 14 Ketua Kadin Kabupaten/Kota bersama 8 Ketua Umum berbagai Asosiasi, pada kesempatan itu menyampaikan, sebagai bentuk komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%, Kadin Kalimantan Barat menetapkan delapan program strategis utama.
Pertama, hilirisasi pengelolaan tambang bauksit dan emas melalui optimalisasi IPR dan IUP. Kedua, peningkatan penggunaan produk turunan sawit, mendukung percepatan implementasi B40 dan Biodiesel.
Ketiga, swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian bersama kelompok tani. Keempat, Perhutanan Sosial dan Program Karbon (Carbon Credit) menuju energi hijau dan ekonomi berkelanjutan.
Kelima, penguatan koperasi kredit atau Credit Union dan Financial Technology, dengan basis anggota dan investasi terbesar di Kalimantan Barat.
Keenam, pendampingan pelaku UMKM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketujuh, Penguatan Akses Listrik Desa, untuk mendukung pemerataan ekonomi masyarakat. Kedelapan, Pendampingan Koperasi Merah Putih dalam menentukan dan mengembangkan sektor bisnis produktif.
Kadin Kalbar juga berharao, semua pelaku ekonomi di Kalbar bersatu padu dałam satu wadah yang solid dan mengakhiri dualisme yang pernah terjadi sebagai dinamika organisasi yang harus disikapi secara dewasa.
Pertemuan itu juga mencerminkan semangat rekonsiliasi, sinergi dan langkah maju bersama untuk memperkuat peran Kadin sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.
Menurut Abdul Karim, Ketua Umum HIPKA Kalimantan Barat yang turut mendampingi Kadin Kalbar dalam pertemuan dengan Erwin Aksa Mahmud yang merupakan Pengurus Kadin Indonesia), besarbya harapan masyarakat dan tanggungjawab Kadin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah harus diimbangi dengan konsolidasi anggota dan stabilitas politik yang permanen.
“Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% bukan hanya visi nasional, tetapi juga tanggungjawab bersama dunia usaha di daerah,” pungkas Abdul Karim.(*)
