JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerapkan digitalisasi dalam tata kelola dan pengawasan kegiatan pertambangan, termasuk melalui penggunaan aplikasi e-PNBP.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan penggunaan e-PNBP merupakan salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam perbaikan tata kelola pertambangan komoditas emas.
“Perbaikan tata kelola untuk emas itu kita sudah lakukan, salah satunya melalui penggunaan aplikasi seperti e-PNBP. Dengan sistem ini, aktivitas yang tidak sesuai ketentuan tidak dapat masuk ke dalam sistem resmi,” kata Tri Winarno, dikutip dari ANTARA, Jumat (25/9/2026).
Kementerian ESDM juga menerapkan sistem digital dalam proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB.
Dalam proses evaluasi kegiatan pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara memeriksa kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan, aspek lingkungan, keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban penerimaan negara.
Selain digitalisasi, Kementerian ESDM melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Pada Agustus 2026, Ditjen Penegakan Hukum ESDM mencatat tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp20,97 miliar dari lelang barang yang dikuasai negara berupa komoditas batubara hasil penegakan hukum di Kalimantan Timur.
Kementerian ESDM menyatakan penguatan tata kelola pertambangan dilakukan melalui digitalisasi pengawasan, pencatatan penerimaan negara, penataan tambang rakyat, dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.(*)
