Pigai Berhasil Tetapkan Kasus HAM Berat, Kini Ajukan Inpres Pemulihan Korban

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim pernah menjadi penggerak penetapan suatu kasus sebagai pelanggaran HAM berat ketika menjabat Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI. Pengalaman tersebut, menurut Pigai, menjadi salah satu dasar keyakinannya mendorong penyelesaian persoalan HAM melalui kebijakan pemulihan korban.

Dalam unggahan akun X @NataliusPigai2, Pigai menyatakan dirinya mengangkat kasus tersebut, mengusulkan penyelidikan HAM berat, melakukan investigasi lapangan dan terhadap aparat, hingga mengambil keputusan penetapan kasus sebagai pelanggaran HAM berat.

Pigai juga mengkritik proses penyelesaian kasus HAM berat melalui pengadilan. Ia menilai sejumlah komisioner Komnas HAM sebelumnya kurang independen, berintegritas, dan profesional sehingga aspek formil maupun materiil perkara tidak terpenuhi.

“Yang penting ikuti saja dan percaya apa yang sedang Saya kerjakan dengan mengajukan Draft Inpres Pemulihan Korban HAM,” tulis Pigai dalam unggahannya.

   

Pigai menyatakan sedang mengajukan rancangan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pemulihan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Ia mendorong pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice yang menurutnya telah ditempuh pada era Presiden Joko Widodo.

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Pigai sebelumnya pada Oktober 2026. Menteri HAM itu menyebut draf revisi Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat telah disampaikan ke Istana.

ANTARA pada 21 Oktober 2026 melaporkan Pigai menyebut sekitar 7.000 korban pelanggaran HAM berat masa lalu telah teridentifikasi berdasarkan catatan Komnas HAM. Pemulihan hak mereka masih menunggu pengesahan revisi Inpres serta proses verifikasi data.

Namun, pendekatan nonyudisial tersebut tetap menjadi perdebatan. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah sebelumnya mengingatkan penerapan keadilan restoratif dalam perkara pelanggaran HAM berat berisiko melahirkan impunitas. Komnas HAM berpandangan penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh menghilangkan pertanggungjawaban hukum pelaku.

Dengan demikian, rancangan Inpres pemulihan korban yang diajukan Pigai menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk menangani hak korban, sementara perdebatan mengenai pertanggungjawaban yudisial tetap menjadi persoalan penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.(*)