SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan peningkatan status desa mandiri di wilayahnya berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga, terutama petani, perempuan pelaku usaha, dan generasi muda di pedesaan.
Khofifah menyampaikan hal tersebut menyusul capaian Jawa Timur yang memiliki 5.188 desa mandiri pada 2026, bertambah 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4.716 desa.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat (13/11/2026).
Menurut data yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah desa mandiri tersebut mencapai 22,16 persen dari total 23.409 desa mandiri di Indonesia. Jawa Timur berada di posisi pertama nasional, diikuti Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.
Penetapan status tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa masih berstatus berkembang.
Khofifah meminta pembangunan tetap memperhatikan kebutuhan warga di 423 desa berkembang tersebut. Menurutnya, setiap desa memiliki persoalan berbeda, mulai dari akses layanan dasar hingga kebutuhan pendampingan usaha bersama.
Pemprov Jawa Timur juga menjalankan Program Desa Berdaya untuk mengembangkan potensi lokal melalui desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, dan ekonomi kreatif. Sepanjang 2021–2026, program tersebut telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar.
Selain itu, pemberdayaan perempuan dilakukan melalui Program Jatim Puspa. Program ini telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa sepanjang 2020–2026 dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Khofifah juga mendorong pengolahan hasil bumi di desa agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ia mengajak perguruan tinggi membantu menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memperluas pemasaran.
Dengan demikian, peningkatan status desa di Jawa Timur diarahkan tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.(*)
