Sewitri Akan Bawa Aspirasi Peningkatan PAD Dumai ke Pemerintah Pusat

oleh
Sewitri Akan Bawa Aspirasi Peningkatan PAD Dumai ke Pemerintah Pusat
Sewitri Akan Bawa Aspirasi Peningkatan PAD Dumai ke Pemerintah Pusat

DUMAI – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sewitri, menyatakan akan meneruskan aspirasi Pemerintah Kota Dumai, Riau, mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Sewitri saat melakukan kunjungan kerja dan bertemu dengan Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto di Ruang Rapat Wan Dahlan Ibrahim, Senin (19/10/2026).

“ Mengenai permasalahan pendapatan asli daerah ini akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat, kami juga akan mendengarkan berbagai-berbagai permasalahan dan juga akan kami carikan solusinya untuk Kota Dumai ini,” kata Sewitri, sebagaimana dikutip dari laporan Media Center Pemerintah Kota Dumai yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026.

Baca Juga  Demokrat Kehilangan Satu Kursi DPRD Riau Dapil Pekanbaru, Nasir Day: Agung Nugroho Gagal

Dalam pertemuan tersebut, Sugiyarto menyampaikan aspirasi pemerintah daerah terkait optimalisasi potensi pendapatan. Ia berharap potensi ekonomi Dumai dapat menghasilkan PAD yang lebih besar dan mendukung pembangunan daerah.

   

Laporan InfoPublik berjudul “Wawali Dumai Sampaikan Aspirasi Peningkatan PAD kepada Anggota DPD RI” juga mencatat pertemuan tersebut sebagai forum penyampaian persoalan dan kebutuhan pemerintah daerah kepada perwakilan daerah di tingkat pusat.

Baca Juga  Kecam RUPS BSP di Jakarta, Nasir Day: Lebih Baik Bereskan Gedung Mangkrak atau Kembalikan CPP Blok ke BUMD Riau

Sebelumnya, Pemerintah Kota Dumai juga membahas optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan digitalisasi PAD dan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam laporan InfoPublik pada 15 Juli 2026, Wali Kota Dumai Paisal menyampaikan komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Pertemuan dengan Sewitri tersebut menjadi bagian dari komunikasi antara pemerintah daerah dan DPD RI mengenai persoalan fiskal serta upaya peningkatan pendapatan daerah.(*)

Baca Juga  BPK Temukan Ketidaksesuaian Pekerjaan Rp4,74 Miliar pada Proyek Pengembangan Masjid Raya An-Nur Riau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *