JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring meminta pemeriksaan ketat terhadap dokumen calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ia mengingatkan agar persoalan administrasi tidak kembali menjadi sumber gugatan setelah pemilihan.
Tifatul menegaskan verifikasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelengkapan ijazah, persyaratan administrasi, hingga dokumen kesehatan calon. Menurutnya, proses tersebut penting untuk memastikan wakil presiden terpilih memiliki legitimasi hukum yang kuat.
“Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” kata Tifatul seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Tifatul secara khusus menyoroti pemeriksaan keabsahan ijazah calon. Ia mengatakan verifikasi harus mencegah persoalan dokumen yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum setelah proses pemilihan selesai.
“Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” ujarnya.
Rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD RI menyepakati pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc, masing-masing beranggotakan 36 orang. Tim verifikasi bertugas memeriksa kelayakan administratif calon, sedangkan tim ad hoc menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait wakil presiden terpilih.
MPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden. Tifatul menyebut surat tersebut diharapkan mendapat jawaban paling lambat sekitar 14 hari.
MPR menargetkan pemilihan wakil presiden pengganti berlangsung melalui sidang paripurna pada 2 Desember 2026 pukul 11.00 WIB, dilanjutkan dengan pelantikan dan pengesahan calon terpilih.
Tifatul menegaskan Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
Bagi Tifatul, ketelitian pemeriksaan sejak awal menjadi langkah penting agar proses pergantian wakil presiden berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan persoalan hukum di kemudian hari.(*)
