Proyek RS Bekokong Baru 30 Persen, Kerugian Negara Rp4,16 Miliar

oleh
Polda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan RS Bekokong Kubar, Kerugian Negara Capai Rp4,16 Miliar
Polda Kaltim Tahan Tersangka Korupsi Pembangunan RS Bekokong Kubar, Kerugian Negara Capai Rp4,16 Miliar

KUTAI BARAT – Pembangunan Rumah Sakit Bekokong tahap I di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, yang seharusnya mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, justru berujung pada perkara dugaan korupsi. Proyek yang menggunakan APBD 2024 itu diduga mengalami penyimpangan pekerjaan, dengan kerugian keuangan negara mencapai Rp4,16 miliar.

Polda Kalimantan Timur kembali menahan tersangka berinisial DN, yang diduga berperan sebagai pelaksana proyek. Penahanan dilakukan pada 17 November 2026 untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Media Indonesia melaporkan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Dicky Ario Yustisianto menyatakan DN telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di Rumah Tahanan Polda Kaltim. Penyidik juga masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Baca Juga  Dana Bencana Diduga Jadi Ladang Kickback, KPK Telusuri Pengadaan BNPB

Perkara ini menjadi perhatian karena pembangunan fasilitas kesehatan yang ditujukan untuk menunjang layanan masyarakat diduga tidak berjalan sesuai ketentuan kontrak. Dalam pengungkapan awal kasus pada Januari 2026, polisi menemukan ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan pembayaran yang telah dicairkan.

   

ANTARA Kaltim melaporkan, penyidik menemukan progres fisik pekerjaan sekitar 30 persen, sementara nilai pembayaran kepada kontraktor disebut telah melampaui capaian pekerjaan. Pemeriksaan juga mengungkap dugaan ketidaksesuaian gambar kerja, spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, serta volume pekerjaan.

Baca Juga  KPK Sita SGD 12 Ribu Terkait Dugaan Suap Pelepasan Kawasan Hutan di Kuansing

Anggaran dan pekerjaan tidak sebanding

Dalam pengungkapan perkara sebelumnya, penyidik menjelaskan perencanaan pembangunan kawasan RS Bekokong mencapai sekitar Rp145,4 miliar, sedangkan bangunan utama diperkirakan membutuhkan Rp105,6 miliar. Namun, pada 2024, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan tahap I hanya sekitar Rp48,01 miliar.

ANTARA Kaltim melaporkan, penyesuaian perencanaan dan anggaran tersebut diduga tidak didukung kajian ulang formal yang memadai. Penyidik juga menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk ketidaksesuaian spesifikasi dan volume pembangunan.

Dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara, proyek tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp4.168.554.186,72 atau sekitar Rp4,16 miliar. Nilai itu menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan rumah sakit.

Baca Juga  Dugaan Korupsi Rp10,2 Miliar di KBS, Anggaran Pakan Satwa Ikut Terseret

Pelayanan kesehatan ikut menjadi perhatian

Pembangunan rumah sakit daerah berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan. Karena itu, persoalan dalam proyek RS Bekokong tidak hanya menyangkut penggunaan anggaran, tetapi juga keberlanjutan pembangunan fasilitas yang diharapkan menunjang pelayanan kesehatan di Kutai Barat.

Polda Kaltim masih mendalami perkara tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan proyek.

Sumber: ANTARA Kaltim, Media Indonesia, dan keterangan penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltim.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *