SURABAYA – Dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) senilai Rp10,2 miliar memasuki tahap penuntutan setelah mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS berinisial CA dilimpahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.
Perkara yang berlangsung dalam rentang pengelolaan keuangan 2016–2024 tersebut menjadi perhatian karena dugaan penyimpangan anggaran tidak hanya berkaitan dengan keuangan perusahaan daerah, tetapi juga menyangkut dana operasional untuk kebutuhan pakan dan pemeliharaan satwa.
Berdasarkan keterangan Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto yang diberitakan ANTARA dan Realita, pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II dilakukan pada Senin (16/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap secara formil dan materiil.
Dalam proses tersebut, jaksa menerima delapan boks kontainer dokumen, buku rekening, satu unit laptop, satu telepon seluler, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Yogi menjelaskan, CA diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan saksi berinisial S, yang saat itu menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan.
Pengeluaran tersebut kemudian diduga dilengkapi dokumen administrasi seolah-olah digunakan untuk kegiatan operasional, seperti pembelian pakan hewan, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana KBS.
Namun, menurut penyidik, dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Dugaan Penyimpangan Berdampak pada Perawatan Satwa
Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran pada lembaga konservasi yang mengelola ribuan kebutuhan operasional, termasuk pemeliharaan fasilitas dan kesejahteraan satwa.
Dalam keterangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Juli 2026, penyidik menyebut dugaan penyimpangan anggaran operasional berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan KBS. Kondisi fasilitas disebut tidak terawat, sementara sejumlah satwa dilaporkan mengalami penurunan kondisi kesehatan.
Aspidsus Kejati Jawa Timur I Gede Punia Atmaja sebelumnya mengungkapkan bahwa hasil penghitungan sementara bersama BPKP Jawa Timur menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp7,4 miliar diduga digunakan untuk kepentingan pribadi CA.
Kejati Jawa Timur juga menyatakan penyidikan dilakukan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Delapan Boks Dokumen Diserahkan kepada Jaksa
Setelah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, jaksa penuntut umum melanjutkan penahanan CA selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya Yogi Aryanto menyatakan penahanan dilakukan sambil menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan.
CA sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PDTS KBS pada periode 2016–2024. Ia disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam dakwaan alternatif lainnya, jaksa menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pelimpahan perkara ke kejaksaan menjadi tahapan lanjutan sebelum perkara diperiksa di pengadilan. Pembuktian mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab selanjutnya akan diuji dalam proses persidangan.(*)





