ROMA, ITALIA – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal Keberlanjutan dan Ketahanan Pangan setelah Pandemi Covid-19 di hari kedua Seventh Group of 20 (G20) Parliamentary Speakers’ Summit (P20) Italia. Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan program-program ketahanan pangan Indonesia di hadapan pimpinan parlemen negara-negara anggota G20.
“Untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, kita perlu langkah strategi. Pertama, mendorong sistem pangan global yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh,” kata Puan di Gedung Senat Italia, Palazzo Madama di Roma, Jumat (8/10/2021).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengatakan diperlukan kerangka global yang mencakup stabilitas harga pangan, perdagangan produk pangan, cadangan produk pangan strategis, serta dampak perubahan iklim terhadap produksi.
Sistem ini, kata Puan, harus berisi deteksi dini potensi terjadinya kelaparan, malnutrisi, dan sistem database informasi pasar.
“Pandemi telah mengakibatkan krisis multidimensi yang mempengaruhi kita semua tanpa terkecuali. Laporan FAO memperlihatkan realitas suram karena diperkirakan setidaknya 720–810 juta orang kelaparan tahun 2020, meningkat 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” sebut mantan Menko PMK itu.
Dalam diskusi bertajuk Sustainability and Food Security After the Pandemic itu, Puan mengatakan pandemi Covid-19 juga memperburuk malnutrisi dan peningkatan jumlah stunting. Padahal menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi.
“Ketahanan pangan harus dapat memenuhi kebutuhan people, planet, and prosperity,” ucap Puan.
Bagi manusia, ketahanan pangan bisa dilakukan dengan membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sementara bagi planet Bumi, sebut Puan, ketahanan pangan dapat berupa produksi dan konsumsi produk pertanian yang ramah lingkungan.
“Bagi kesejahteraan (prosperity), dengan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani miskin,” ucapnya.
Untuk mendukung ketahanan pangan usai pandemi Covid-19, Puan juga menekankan pentingnya memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif. Ia mengatakan, perdagangan komoditas pangan sangat penting untuk menjamin supply chain produk pertanian, dan akses pangan bagi masyarakat miskin.
“Kemudian juga diperlukan dukungan finansial dan teknis untuk peningkatan produksi dan distribusi di negara berkembang. Pandemi memberi pelajaran berharga untuk negara menjamin ketersediaan penyediaan produk kesehatan dan makanan dasar,” papar Puan.
