MENTERI BUMN, Dirut PLN dan para petinggi PLN dengan semangat mengatakan bahwa program HSH (Holding/Sub-Holding) yang diterapkan secara paralel dengan digitalisasi mulai dari Pembangkit – Transmisi – Distribusi akan memberikan dampak effisiensi yang tinggi dan berujung dengan keuntungan yang besar bagi PLN.
Fakta Lapangan
Masalahnya operasional hulu kelistrikan (pembangkit) dan hilir (ritail) khusus Jawa-Bali saat ini sudah bukan PLN lagi. PLN hanya mengoperasikan Transmisi dan Distribusi. Sementara posisi Transmisi dan Distribusi ibarat nya hanya sebagai ‘kuli panggul’ produk stroom dari pembangkit ke ritail (konsumen), yg pasif dalam pembentukan biaya operasi (operating cost) kelistrikan.
Pembangkit PLN Jawa-Bali yang masih dioperasikan hanya yang PLTA seperti Saguling, Cirata, Mrica dan lain lain yang berfungsi sebagai ‘peaker’ (beban puncak) serta PLTGU semacam Muara Tawar dan Cilegon sebagai stabilisator frekuensi stroom, yang semuanya hanya sekitar 3.000 MW.
Sementara pembangkit IPP Swasta sudah mendominasi dengan 20.000 MW lebih di Jawa-Bali. Artinya mengacu Laporan Statistik PLN 2021, sebesar 28.151,42 MW Pembangkit PLN Jawa-Bali saat ini dalam kondisi mangkrak! Sementara ritail PLN Jawa-Bali sudah dijual Dahlan Iskan mulai 2010 secara curah atau bulk whole sale market seperti SCBD ke Tommy Winata, Meikarta ke James Riady, Central Park ke Trihatma, PIK ke Aguan dan lain-lain. Sedang yang recehan dijual dengan sistem token ke Taipan 9 Naga dan perusahaan pribadi DI dengan Voucher dijual lewat Alfamart dan lain lain.
Pertanyaannya, dengan peta kepemilikan instalasi kelistrikan Jawa-Bali seperti di atas, dimana pembangkit sudah 90% oleh IPP swasta, begitu juga ritail PLN sudah dimiliki Taipan 9 Naga, dimana letak keuntungan PLN?
Tegasnya kelistrikan memang effisien dan mendatangkan keuntungan besar. Tetapi yang untung besar itu kartel listrik swasta bersama para “Oligarkhi Peng Peng” seperti Luhut BP, JK, Dahlan Iskan, Erick Tohir dkk.
Begitu juga dengan adanya SPKLU (Station Pengisian Kendaraan Listrik Umum), yang untung bukan PLN tetapi mayoritas Taipan 9 Naga. Karena pemilik ritail saat ini adalah Taipan 9 Naga dan Dahlan Iskan dkk.
Keaimpulanya, Menteri BUMN, Dirut PLN dan para Petinggi PLN ini tega-teganya memframing PLN sedemikian rupa, sehingga PLN terlihat masih jaya dan untung besar! Perlu diketahui PLN Jawa-Bali saat ini defacto telah bubar. Sedang yang Luar Jawa-Bali hanya menunggu tuntasnya HSH dan penerapan MBMS Jawa-Bali!
Anehnya lagi banyak keluarga besar PLN ikut-ikutan teler dan ngomong ngalor ngidul gak karuan! Yang semua itu mengindikasikan bahwa pengalaman tiga kali ajukan JR UU Ketenagalistrikan ke MK tidak memberikan pelajaran! Apalagi masyarakat umum, sama sekali buta.
Nanti setelah listrik Jawa-Bali sepenuhnya liberal dalam MBMS System, yang menagih tagihan listrik tidak lewat PLN lagi karena bubar, tetapi langsung dari Kartel seperti Pinjol, dan tarif listrik naik minimal tiga kali lipat tarif sekarang! Baru teriak-teriak! Tapi telat!
Ditegaskan lagi bahwa saat ini kelistrikan Jawa-Bali sudah menuju MBMS, tinggal menunggu:
1. Selesainya HSH.
2. Penghapusan subsidi listrik dengan kenaikan daya 450 VA dan 900 VA ke 1.300 VA.
3. Selesainya UU “Power Wheeling System”.
4. Pelaksanaan IPO Jawa-Bali.
5. Pembubaran PLN Jawa-Bali.
6. Pendirian PLW (Perusahaan Listrik Wilayah) sebagai pengganti PLN Luar Jawa-Bali , sebelum akhirnya nanti diserahkan ke PEMDA.
Road Map di atas ada di The Power Sector Restructuring Program (PSRP) karya IFIs (WB,ADB,IMF) pada 25 Agustus 1998 sebagai follow up LOI (Letter Of Intent) 31 Oktober 1997. Dengan target agar perusahaan-perusahaan listrik pembangkit blok barat atau kapitalis (GE, EDF, Siemens, Arreva, ABB, Mitsubishi, Hyundai dst) dapat menjelajah Indonesia. Tapi faktanya saat ini justru blok komunias (Shenhua, Huadian, Chengda, Chinadatang, Harbin, Shinomach, CNEEC dst) yang mendominasi.
Super kesimpulan, benar paparan DR. Athian tiga tahun yang lalu. Bahwa Komunis dan Kapitalis itu berasal dari satu atap yang sama yaitu Freemansory yang berideologi sekuler!
Apalagi saat ini didukung oleh rezim yang menerapkan standar ganda yaitu untuk menggalang massa dengan cara-cara Komunis dan untuk pelaksanaan Ekonomi dengan cara-cara Kapitalis! Rakyat harus bangkit melawan! Daripada diam tertindas! Allahuakbar! Merdeka!***
Magelang, 2 Desember 2022
Ahmad Daryoko, Koordinator INVEST.
