Pertamina Sulit Berkembang karena Dibebani Pungutan Segunung

oleh -
Salamuddin Daeng. foto/ist

PERTAMINA hanya dijadikan alat untuk mengeruk pajak dan pungutan. Bayangkan saja, di tengah pandemi Covid 19, Pertamina digencet berbagai pungutan oleh pemerintah. Lebih dari Rp 110 triliun yang harus dibayar Pertamina kepada pemerintah dalam semeter pertama tahun 2021. Dua pertiga dari yang dibayar Pertamina tersebut adalah pajak dan pungutan yang harus dipungut Pertamina kepada rakyat, sepertiga adalah bagi hasil atas minyak mentah yang digali Pertamina.

Sementara keuntungan Pertamina makin menipis, pada saat yang sama pajak pungutan pemerintah makin menebal. Tidak ada ruang bagi Pertamina untuk lebih fleksibel dalam menghadapi badai Covid 19. Pada tahun lalu, penjualan BBM Pertamina menurun drastis lebih dari 25 persen. Penurunan terbesar sepanjang sejarah Pertamina. 

Keuntungan Pertamina sendiri hanya hitungan ratusan juta dolar. Untuk sebuah perusahaan dengan belanja atau pengeluaran lebih dari Rp 1.200 triliun, keuntungan sebesar itu sangatlah minim. Tidak sebanding dengan keuantungan para penyuplai minyak impor.

Beban pungutan yang begitu besar, PPN, PPH, PBBKB, dan berbagai pungutan lainnya, termasuk bagi hasil grossplit yang dibebankan kepada Pertamina membuat perusahaan ini meradang. Kondisi keuangan perusahaan memaksa memotong belanja hingga Rp. 80 triliun di tahun 2021. Di saat yang sama beban operasional meningkat, beban bunga meningkat. 

Berbagai kecelakaan kerja yang dialami Pertamina yang begitu banyak belakangan ini, mulai dari kebakaran tiga kilang berturut-turut yakni Balikpapan, Balongan dan Cilacap. Kebocoran ONWJ yang berlanjut dan kebocoran Rokan setelah beberapa hari Pertamina mengambil Rokan dari Chevron. Kesemua itu patut dilihat sebagai hukum sebab akibat. Belanja kurang onderdil bisa jadi dikorbankan.  Morgan indeks mengeluarkan Pertamina dari perusahaan yang aman untuk investasi.

Terlebih rakyat yang harus menerima dampak dari pungutan yang melewati Pertamina, para kosumen BBM, konsumen gas, dan lainnya, harus membayar setiap tetes konsumsi mereka atas kebutuhan dasar karena dipungut pada saat mereka membeli bahan bakar. Pajak dan pungutan tidak kembali kepada Pertamina apalagi kepada rakyat. Pajak dan pungutan habis buat bayar utang luar negeri. Kata Sri Mulyani utang pemerintah bisa dibayar asalkan rakyat bayar pajak. Sedap sekali jadi menteri keuangan ini.

Seharusnya di tengah pandemi ini pemerintah berhenti memungut pajak dan pungutan seabreg atas barang-barang publik, barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Pajak dan pungutan semacam itu adalah berwatak kolonial yang bertentangan semangat kemerdekaan dan keadilan soaial.***

Salamuddin Daeng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *