PEKANBARU – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau menggelar pertemuan penting yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dari 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Pertemuan diselenggarakan di Aula DLHK Provinsi Riau, Jumat (16/5/2025) pukul 08.30 WIB, sebagai tindak lanjut dari berbagai arahan strategis pemerintah pusat dalam menangani isu lingkungan di daerah.
Plt. Kepala DLHK Provinsi Riau, Embiyarman memimpin langsung jalannya pertemuan. Dalam arahannya, Embiyarman menegaskan pentingnya kesiapsiagaan perusahaan perkebunan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sesuai instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Ia meminta agar seluruh DLH kabupaten dan kota segera menyusun dan menyampaikan formulir kesiapsiagaan pelaku usaha dalam waktu dua minggu ke depan.
“Formulir ini akan menjadi alat pemantauan kesiapan perusahaan dalam mencegah dan menangani Karhutla. Kita tidak ingin kejadian masa lalu terulang kembali,” tegas Embiyarman.
Pertemuan ini juga membahas hasil roadshow Gubernur Riau bersama bupati dan walikota di Riau ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait penyelesaian ruas jalan yang berada dalam kawasan hutan. Isu ini dinilai krusial untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Selain itu, DLHK Provinsi Riau turut mensosialisasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2024 mengenai sanksi denda administrasi atas pelanggaran persetujuan lingkungan. Embiyarman mengingatkan agar seluruh pemerintah daerah segera menyelaraskan pelaksanaan regulasi tersebut di wilayah masing-masing.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.(*)
