TAPANULI SELATAN — Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu tidak hanya mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memperjuangkan kepastian hukum atas tanah yang akan ditempati para penerima manfaat.
Dalam peninjauan pembangunan huntap di Simatohir dan Lobu Uhom, Minggu (8/11/2026), Gus Irawan menegaskan pemerintah daerah akan mengawal agar masyarakat memperoleh sertifikat tanah atas nama masing-masing. Dengan demikian, bantuan hunian tidak berhenti pada bangunan fisik, melainkan juga memberikan kepastian kepemilikan bagi keluarga yang direlokasi.
Menurut laporan Kaldera.id, pembangunan huntap di kawasan Simatohir dan Lobu Uhom mencakup 214 unit rumah untuk masyarakat terdampak bencana dari Simatohir, Aek Rambangan, dan Lobu Uhom.
Sebanyak 118 unit di Blok A Simatohir telah siap memasuki tahapan penyerahan kunci, sedangkan 96 unit lainnya di Blok C masih dalam proses pembangunan.
Gus Irawan juga meminta percepatan penyambungan jaringan listrik agar rumah yang telah selesai dapat segera dilengkapi fasilitas dasar sebelum dihuni masyarakat.
Di lapangan, pembangunan masih menghadapi kendala kondisi geografis yang berat dan curam. Situasi tersebut menghambat mobilisasi material, sehingga pemerintah daerah mendorong percepatan pengerjaan akses jalan menuju lokasi pembangunan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah administrasi lahan huntap di kawasan PTPN. Gus Irawan menyebut izin prinsip dari PTPN telah diterbitkan untuk mendukung pembangunan dalam penanganan bencana, sementara proses pelepasan aset negara dan Hak Guna Usaha (HGU) masih membutuhkan penyelesaian sesuai ketentuan.
Selain pembangunan di Simatohir dan Lobu Uhom, Gus Irawan juga mengawal rencana huntap melalui program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Aek Latong, Kecamatan Sipirok. Program tersebut sebelumnya menghadapi kendala perubahan kepengurusan dan dua kali kegagalan tender.
Untuk mendukung percepatan, Pemkab Tapanuli Selatan telah menyiapkan lahan milik pemerintah daerah. Gus Irawan juga menyatakan kontribusi pribadi berupa penyediaan satu hektare lahan untuk mendukung program tersebut.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa agenda pemulihan pascabencana di Tapanuli Selatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan rumah, tetapi juga penyediaan fasilitas dasar, penyelesaian persoalan lahan, dan perlindungan hak masyarakat yang akan menempati hunian baru.(*)
