Calon Wapres Pengganti Gibran Harus Siapkan Dokumen, Habiburokhman Perketat Verifikasi

oleh
Habiburokhman
Habiburokhman.

JAKARTA – Calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka perlu mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan administrasi dan kesehatan sebelum mengikuti proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang meminta verifikasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar formalitas.

Persiapan dokumen menjadi penting setelah MPR mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Habiburokhman mengatakan, salah satu persyaratan yang perlu mendapat pemeriksaan khusus adalah keabsahan ijazah calon. Menurut dia, verifikasi harus memastikan kebenaran dokumen, bukan hanya memeriksa keberadaan berkas dan stempel administrasi.

Baca Juga  Pemerintah Resmi Luncurkan Program BLT Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi

Dalam pemberitaan KabarMakassar pada 18 November 2026, Habiburokhman mengingatkan adanya polemik administrasi dalam proses politik sebelumnya yang perlu menjadi bahan evaluasi.

   

“Yang paling krusial kan ijazah, misalnya. Ijazah ini kan kalau kita berkaca dari praktik kemarin yang bisa menimbulkan kegaduhan, harus ada perbedaan dengan mekanisme yang sebelumnya berlaku,” kata Habiburokhman.

Dia juga mendorong MPR berkoordinasi sejak awal dengan kementerian dan lembaga terkait agar pemeriksaan dokumen pendidikan dapat dilakukan secara tepat.

Bagi calon yang akan mengikuti proses tersebut, pemeriksaan tidak hanya menyangkut ijazah. Persyaratan kesehatan, tes bebas narkoba, serta dokumen yang diterbitkan lembaga peradilan juga membutuhkan persiapan.

Baca Juga  Menhan Prabowo: Keamanan Negara Jamin Perdamaian dan Pertumbuhan Ekonomi

NU Online dalam pemberitaannya pada 16 November 2026 menyebut Habiburokhman mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mulai membuka layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon yang berpotensi diajukan.

Dokumen lain yang perlu dipersiapkan meliputi surat keterangan tidak pailit dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara lima tahun atau lebih. Menurut Habiburokhman, pengurusan dokumen tersebut membutuhkan waktu sehingga tidak seharusnya menunggu masa verifikasi resmi.

Sementara itu, Detikcom pada 16 November 2026 melaporkan Habiburokhman ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi dokumen calon wakil presiden. Tim tersebut dijadwalkan bekerja pada 25 November hingga 8 Desember 2026 untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan calon.

Baca Juga  Menhan Prabowo Kunjungi Komando Teritorial di Lombok

Habiburokhman menyatakan tim akan berkoordinasi secara proaktif dengan instansi terkait agar pemeriksaan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif.

Adapun perubahan jadwal sidang paripurna MPR menjadi 9 Desember 2026 diputuskan melalui rapat gabungan pada 16 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, penundaan dilakukan setelah mempertimbangkan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait padatnya agenda kenegaraan.

Dengan jadwal tersebut, calon wakil presiden memiliki tahapan persiapan yang perlu diperhatikan sebelum proses pemeriksaan berlangsung. Keabsahan dokumen pendidikan, kesehatan, dan administrasi hukum menjadi bagian dari persyaratan yang akan diperiksa sebelum pemilihan di MPR.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *