Oleh: Ahmad Daryoko, Koordinator Indonesia Infrastruktur Watch (IIW)
STATEMENT Menteri PUPR, yang dikutip www.vivanews.com edisi 7 November 2019, dengan judul ‘Menteri Basuki Minta Kurangin Peran Konsultan’, yang menyatakan bahwa tidak perlu lagi gunakan tenaga Konsultan (maksudnya Konsultan Lokal), sangat berbahaya.
Pertanyaan besarnya mengapa dia berstatement seperti itu? Jawabnya adalah, karena indikasinya semua proyek infrastruktur akan diserahkan ke China melalui EPC System (Engineering, Procurement, Construction).
Intinya infrastruktur akan dibangun dengan uang China. Dan dari awal sampai selesainya proyek, yaitu mulai dari Perencanaan sampai Pelaksanaan Konstruksi semuanya akan menggunakan Konsultan dan Kontraktor China dan memakai modal dari China (satu paket).
Sehingga mulai dari Bank, Konsultan Perencana, Kontraktor Pelaksana, semuanya satu paket dari China. Seandainya ada yang lokal, posisinya hanya sebagai sub kontraktor atau sub konsultan saja. Kalau toh akan dibentuk sebuah badan bernama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang katanya berfungsi sebagai badan yang berfungsi untuk mewujudkan sebuah proyek infrastruktur, bisa dipastikan Badan ini hanya berfungsi semacam broker yang bertugas menyiapkan sebuah “conceptual design” dan mempersiapkan Konsultan, Kontraktor dari China dalam satu paket pelaksana proyek sekaligus mengusulkan Bank China mana saja yang akan membiayai proyek ini.
Kesimpulan
Pemerintah akan membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dengan mengesampingkan peran Konsultan Lokal ini, hanya strategi agar semua proyek infrastruktur (termasuk pindah ibu kota RI) bisa dilaksanakan dengan EPC System dengan menggunakan uang dari China. Sehingga tidak perlu mengikuti mekanisme pengadaan proyek persis sebagaimana pelaksanaan proyek pada umumnya (karena tahap detail design dan lainnya baru akan dilakukan setelah kontrak di tanda tangani).
Perlu diketahui bahwa EPC System ini pada umumnya dilaksanakan dalam rangka kerja sama dengan China. Dan semuanya dilaksanankan dengan hutang dari China.***
