URBANNEWS.ID – Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi resmi diperpanjang. Kebijakan pembelajaran yang berlangsung dari rumah pun ikut diperpanjang.
Namun kenyataanya sejauh ini, kegiatan belajar di rumah tidak merata untuk semua guru di Bekasi, termasuk guru honorer dan guru ekskul di Bekasi, sehingga berdampak pada rawannya penyelewengan penggunaan dana BOS oleh kepala sekolah yang tidak bertanggungjawab.
Demikian diungkapkan Wahyudin Jali, Koordinator Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik), dalam keterangan diterima urbannews.id, Sabtu (2/5/2020).
Wahyudin Jali memaparkan anggaran dana BOS selama pandemik tidak berkurang, masih sesuai dengan Permendikbud No.8/2020 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah yang disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah.
“Bahkan Permendikbud tersebut diperbaharui untuk menyesuaikan kondisi pandemic covid-19, dimana guru harus terlibat untuk program belajar dari rumah, dan pengelolaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, sehingga yang tadinya 50% anggaran dana BOS untuk menggaji guru honorer dan termasuk guru ekskul, dana BOS bisa digunakan lebih dari 50 persen, hal itu menyesuaikan kebutuhan pembelajaran online guru untuk membeli kuota internet, dan kebutuhan lainnya selama masa pandemic,” beber Wahyudin.
Namun, menurut Kaki Publik, masih banyak guru yang tidak terlibat dalam pembelajaran di rumah, di samping itu juga banyak tenaga kependidikan sekolah yang nasibnya malah menjadi tidak pasti.
“Sehingga, penggunaan dana BOS menjadi rancu, tidak jelas, dan tidak pasti. Perlu pengawasan, transparansi, dan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana bos di sekolah, yang sejauh ini tidak berjalan. Fasilitas dan sarana prasarana untuk keterbukaan informasi yang sudah ada di sekolah seharusnya lebih difungsikan ditengah pandemic ini,” kata Wahyudin.
Menurut Wahyudin, tidak terlibatnya guru dalam proses pembelajaran di rumah dikarenakan sekolah yang tidak membuka komunikasi kepada guru yang bersangkutan, karena tidak dikasih jadwal, sehingga sekolah tidak melibatkan guru bersangkutan.
“Akan tetapi dana BOS tetap cair yang besarannya sama seperti sebelum pandemic, yang artinya, ada sebagian besar dana BOS yang lenyap kepada oknum sekolah yang tidak bertangungjawab atas pengaruh yang berkuasa atas dana tersebut di sekolah,” kata Wahyudin.
Oleh karena itu, Wahyudin mengatakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi perlu untuk lebih memperhatikan seuruh guru di semua lini, termasuk guru ekskul yang haknya tertahan di sekolah. Dana BOS yang langsung diberikan ke akun bank sekolah menjadi sangat rawan dikorupsi di Bekasi, karena minimnya pengawasan, dan tidak ada kepastian bagi guru yang tidak terlibat, selain itu minim gerakan yang dilakukan oleh dinas pendidikan terkait kebijakan belajar di rumah untuk wilayah Bekasi.
Sementara itu, Idham Sayuti Permana, Koordinator Aliansi Guru Ekskul Kota Bekasi, menyayangkan tidak meratanya kebijakan belajar dari rumah di Kota Bekasi.
Menurutnya, banyak sekolah beralasan dana tidak ada dan tidak cukup bila ekskul masih terlibat dalam kegiatan belajar di rumah, sedangkan guru ekskul yang tetap mendapatkan jam mengajar, tetap mendapatkan dana melalui akun bank guru bersangkutan, tetapi sekolah minta sebagian uang tersebut dikembalikan ke sekolah. itu sangat aneh.
Selain itu, idham juga menyatakan, ada juga, sekolah yang sama sekali tidak melibatkan guru ekskul, bahkan ketika diajak komunikasi pun tidak merespon, padahal dana BOS yang cair tidak berkurang dari sebelum masa pandemic.
“Yang perlu untuk diketahui saat ini adalah, sebagian besar guru ekskul pendapatannya bergantung dari sekolah, sehingga ditengah pandemic seperti sekarang ini kondisinya sangat amat memprihatinkan. Apalagi mereka yang sudah berkeluarga,” katanya.(hen)
