Semoga Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode 2019-2024, karena pembangunan di selatan Jabar wajib dilanjutkan
ANGGOTA DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 10, Agun Gunandjar Sudarsa mengaku sangat senang atas kedatangan Presiden Joko Widodo ke Jawa Barat.
“Saya merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Jokowi yang sudah menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Jawa Barat. Jawa barat adalah siliwiangi, Siliwangi adalah Jawa Barat. Dengan filosofi asah asih dan asuhnya, selalu berusaha mendampingi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan untuk menciptakan kondisi kondusif, persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Agun kepada urbannews.id, Sabtu (19/1/2019).
Menurut Agun, sebagai benteng dan pengawal ibukota, ia merasa bersyukur Presiden Jokowi sudah turun ke Pangandaran, Banjar, Ciamis, Garut, dan Tasik.
“Sebagai wilayah selatan Jabar yang sangat amat butuh perhatian, yang selama ini kurang sentuhan. Alhamdulilah KA Pangandaran sudah diwujudkan yang akan ditindaklanjuti perbaikan rel sampai ujung Kecamatan Cijulang Pangandaran warisan peninggalan Belanda.
Begitu pula dengan penyerahan ribuan sertifikat tanah di wilayah selatan Jabar ini, akan bisa atasi sengketa kepemilikan dengan penguasa yang selama bertahub-tahun selalu terjadi,” tutur Agun.
Saya merasa bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Jokowi yang sudah menyapa dan bersilaturahmi dengan warga Jawa Barat.
Terlebih dengan akan dibangunnya jalan tol yang segera menyambungkan dengan Kota Bandung dan Jakarta, kata Agun, maka jalur lintas selatan akan semakin maju ekonominya mengimbangi jalur utara sekaligus mengurangi beban transportasinya.
“Semoga Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode 2019-2024, karena pembangunan di selatan Jabar wajib dilanjutkan,” kata Agun yang sudah menjadi wakil Jawa Barat 10 sejak tahun 1997 hingga sekarang dan maju lagi dengan nomor urut 1 dati Partai Golkar, yang membidani Pemekaran Kota Banjar tahun 2002, dan Pangandaran tahun 2012 serta memprakarsai UU desa tahun 2014.
Sebelumnya, diberitakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 257 sertifikat hak atas tanah kepada masjid, musala, pondok pesantren dan juga lembaga-lembaga pendidikan di wilayah Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Banjar, dan Ciamis, di Masjid Besar Cibatu, Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1) siang.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, percepatan penyerahan sertifikat untuk masjid, mushala, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan ini tidak hanya dilakukan di Jawa Barat. Tetapi juga dilakukan dari Aceh sampai ke Timur di Papua.
“Sekali lagi kenapa ini kita berikan? Karena laporan yang saya terima banyak sengketa-sengketa tanah-tanah wakaf,” kata Presiden.
Presiden memberikan contoh di Jakarta. Ada sebuah tanah yang memang tidak luas pada saat diserahkan harganya masih murah, sehingga didirikan masjid yang cukup besar. Tetapi begitu tanah yang ada harganya sudah Rp.120 juta/meter mulai masalah ada, ahli waris menuntut, masjid tidak memiliki dokumen hak atas tanahnya itu yang namanya sertifikat.
“Ini salah satu contoh saja. Di semua provinsi sama sengketa-sengketa ini ada, bahkan ada masjid di sebuah provinsi, masjid yang paling besar juga sama masalahnya dituntut oleh ahli warisnya, padahal masjid itu besar,” ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, hal-hal seperti inilah yang ingin pemerintah hindari.
Karena itu, Presiden memerintahkan, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar cepat menyelesaikan semua tanah-tanah wakaf agar semuanya pegang sertifikat hak untuk atas tanah yang dimiliki.
“Tadi diserahkan untuk Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banjar, Kabupaten Ciamis, dan berikutnya akan diserahkan ke provinsi-provinsi yang lain,” sambung Presiden.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.(adv)