URBANNEWS.ID – Biaya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata harus ditanggung oleh industri perbankan.
Hal itu di antaranya terungkap berdasarkan bocoran surat yang diungkap mantan Stafsus Menteri BUMN 2014-2016, Muhammad Said Didu melalui akun pribadinya di Twitter.
Tindakan itu dianggap tidak sepatutnya dilakukan. “Lihat surat ini, Kementerian desa pun ‘meminta’ BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi “sponsor” BUMN yg melanggar aturan,” kicau Said Didu di akun twitternya.
Hal yang hampir mirip, sebenarnya, diceritakan Muhammad Said Didu, pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi dicegah, sehingga tidak dilakukan.
“Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional bbrp BUMN ingin buat iklan ucapan selamat, tapi kita larang krn uang BUMN hanya blh digunakan utk kegiatan BUMN tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah.
Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dr BUMN,” cuitnya lagi.
Karena itu, saat terungkap ada permintaan dari Kementerian Desa agar BNI membiayai kunjungan Presiden Jokowi berikut rombongannya ke sejumlah lokasi, hal itu ditentang oleh Muhammad Said Didu.
Kalangan netizen juga mendukung langkah yang dilakukan Muhammad Said Didu untuk membongkar kasus ini.
Sesuai dengan pantauan, Jokowi memang melakukan kegiatan di sejumlah desa, Sabtu (19/1/2019). Sejumlah hestek dengan nama Jokowi pun diungkapkan kalangan pendukungnya. Surat yang bocor itu kemudian menjadi sorotan berbagai kalangan publik.
Corporate Secretary BNI Kiryanto menjelaskan, terkait kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) dengan BNI memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES.
Bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai Agen46 dimana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup bermitra dengan BUMDES saja. Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa.
Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan.
Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.
Terdapat beberapa program lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Garut, yang dilakukan oleh BNI bekerjasama dengan beberapa Instansi seperti program Kewirausahaan Petani, Program Mekaar Naik Kelas, Kegiatan Mengawal Musim Tanam Okmar 2018/2019, serta Kegiatan Serap Gabah telah dilakukan di banyak titik di wilayah Indonesia dan telah dilaksanakan dan dimulai sejak beberapa tahun lalu.
Demikian rilis BNI berkaitan dengan program Pengembangan BUMDes di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu (19/1/2019).
Pada Minggu (20/1/2019), Bank BNI kembali membantah tudingan bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Said Didu. Melalui akun twitternya @saididu, ia mengatakan BNI ikut memfasilitasi acara sosialisasi dana desa yang dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Garut. Said mengatakan sebagai BUMN, semestinya BNI tak boleh menanggung biaya kunjungan Presiden Jokowi.
BNI menegaskan bahwa kegiatan di Garut, Jawa Barat, pada Jumat lalu 19 Januari 2019 adalah program kerja sama dengan Kementerian Desa dalam rangka mendukung pengembangan BUMDes yang dihadiri oleh Presiden Jokowi.
Mengutip siaran pers BNI, Minggu, 10 Januari 2019 , Kiryanto, Corporate Secretary BNI menjelaskan terkait kerjasama Kemendesa dengan BNI, memang selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.(wartakota.tribunnews.com/tempo.co)