“Menurut saya, tidak ada yang keliru dari statemen Dirut Pertamina yang mengaitkan antara upaya Pertamina mewujudkan target produksi minyak 1 juta bopd pada tahun 2026 dengan kebutuhan crude yang akan diproduksi pada kilang Pertamina yang ditargetkan selesai pada 2026,” timpal Fajriyah.
“Dalam membaca informasi, pembaca sebaiknya lebih cermat dalam mencerna message pemberitaan, termasuk membaca beberapa versi pemberitaan yang dimuat di berbagai media massa,” tutup Fajriyah.
Buka borok baru
Terkait bantahan Fajriyah Usman itu, Yusri mengatakan penjelasan Fajriyah itu malah semakin membuka borok baru. “Apa yang dia katakan bahwa untuk memenuhi target lifiting minyak itu salah satunya akan mengakuisisi blok migas di luar negeri ?, wah apa dia lupa bahwa Ahok sudah menolak rencana itu, karena diduga banyak ‘hengki pengkinya’, dan ternyata tiga akuisisi PI atau Participating Interest blok migas di luar negeri yaitu blok Aljazair dari Conoco Philips, di Malaysia dari Murphy Oil dan blok Afrika dari perusahaan Maurel et Proum Prancis diduga bermasalah dan merugikan Pertamina puluhan triliun bisa berujung ke proses hukum,” beber Yusri.
“Coba Fajriyah bisa jelaskan apa hasil Pertamina selama ìni atas upaya peningkatan produksi terhadap sembilan lapangan minyak Pertamina EP dengan tehnologi Enhanced Oil Recovery (EOR), bahkan untuk Lapangan Tanjung penerapan EOR sudah dijalankan sejak tahun 2013, coba silahkan paparkan berapa persen hasil peningkatannya?,” sambung Yusri.
Yusri mengatakan, sebaiknya Pertamina jujur ke publik. “Cobalah Pertamina bicara jujur sajalah, jangan buat target yang tak masuk akal sehat alias mimpi, maka buatlah target itu yang wajar-wajar sajalah sesuai realita kemampuan, coba buat target sampai tahun 2024 saja, jangan muluk-muluk,” ungkap Yusri.
Jika pun Pertamina pada Agustus 2021 ambil alih blok Rokan, harus dipahami ambil alih operator itu tidak menambah lifting nasional, hanya menambah lifting Pertamina dari 340.000 barel menjadi 500.000 barel perhari, itu pun dengan catatan Pertamina bisa berhasil menahan laju penurunan produksi, dan jangan lupa dari hasil produksi itu, masih ada 60% bagian negara.
“Apa dia tidak baca, hari ini di media Deputy Operasi SKKMigas lagi bergelut bagaimana mengatasi ancaman (natural decline) penurunan produksi blok Cepu agar target lifitng minyak nasional pada tahun 2021 hanya 705.000 barel perhari mencapai target, padahal target itu tidak ada perobahan dari target lifting minyak di APBN 2020, emang mudah meningkatkan lifting migas itu?,” imbuh Yusri.
“Sudahlah, Fajriyah coba simak benar apa semua testimoni Ahok itu, termasuk katanya orang bodoh saja bisa jadi direksi Pertamina, karena Pertamina bayar konsultan sampai Rp 1,5 triliun setiap tahun, semuanya konsultan yang siapkan konsepnya, direksi hanya tinggal cuap-cuap saja,” lanjut Yusri.
Terakhir, Yusri mengatakan bahwa sudan hampir setahun terakhir ini bisa dikatakan semua proyek strategis Pertamina mandek, yaitu proyek pembangunan kilang Bontang dan Tuban serta RDMP Balongan dan Plaju, paling progres masih tingkat studi AMDAL dan DED. Hal ini diperparah oleh kebijakan terbaru soal perubahan struktur organisasi holding dan sub holding yang tidak terencana dengan baik.
“Dalam hal perubahan struktur organisasi ini Ahok tidak boleh cuci tangan sebagai Komisaris Utama, karena tanpa persetujuan dia, rasanya sulit Kementerian BUMN bisa menyetujuinya,” kata Yusri.
Lebih lanjut Yusri membeberkan, menurut catatan CERI, selama tujuh tahun pemerintahan Jokowi, tak kurang sudah lima kali Pertamina sudah merubahan struktur organisasinya.
“Apa tidak aneh itu? Pertama, pada tahun 2015 Pertamina menghapus Direktorat PIMR (Pengembangan Investasi dan Manajemen Resiko) dan dilebur di bawah Direktorat Keuangan. Kedua, pada Oktober 2016 menambah Wakil Dirut. Ketiga pada tahun 2017 kembali menghapus Wakil Dirut dalam struktur organisasinya. Keempat, pada tahun 2018 telah menghapus direktorat Gas dari struktur organisasinya, dan terakhir Juni 2020 dirubah lagi jadi holding dan sub holding” ungkap Yusri.(hen)