Kokohnya SPBU Tanpa IMB di Jantung Kota Medan, Jadi Bak Kerikil Tajam dalam Sepatu

oleh -
SPBU Ilegal di Pusat Kota Medan. foto/ist

DI jantung Kota Medan, dalam Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ternyata masih berdiri kokoh sebuah SPBU Pertamina yang tak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). SPBU itu bernomor registrasi 14.20.1.155 atas nama PT Lima Amanah Bersaudara.

Tepatnya, SPBU Pertamina itu terletak di perpotongan Jalan Sudirman dengan Jalan Imam Bonjol Medan, persis di depan mess Direksi Pertamina.

Sejak Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan ditetapkan oleh DPRD bersama Walikota, kawasan SPBU itu masuk dalam kawasan RTH. 

Tapi anehnya, ketika SPBU itu direnovasi total pada tahun 2018 oleh pemilik barunya, tanpa memiliki IMB renovasi, Pemkot dan DPRD Medan tidak bereaksi sama sekali saat Perda hasil pemikiran mereka diabaikan bahkan dilecehkan di depan matanya dan di depan umum.

Parahnya lagi, Pertamina Marketing Operation Regional (MOR) 1 Sumbagut, tetap menyuplai BBM ke SPBU tersebut, artinya Pertamina ikut menginjak Perda Nomor 2 Tahun 2015 itu.

Berulang sudah keberadaan SPBU yang ilegal itu disoal oleh masyarakat Medan. Betapa tidak, di ibukota provinsi terbesar di luar Jawa ini, dan yang di sana-sini terdapat Fakutlas Hukum, berdiri tegak dan beroperasi SPBU besar dengan melawan hukum.

Mungkin masyarakat Kota Medan awalnya beranggapan Walikota sebelum Bobby adalah sosok yang lemah dalam menegakan aturan yang dilanggar, sehingga berharap banyak dengan munculnya sosok Bobby Nasution sebagai Walikota baru.

Kita tahu, tak berselang lama setelah Bobby Nasution dilantik 26 Februari 2021, sejak 4 Maret hingga 25 April 2021 dia melakukan langkah heboh yang diberitakan semua media lokal dan nasional, saat mana dengan berani dan tegas, Bobby menegakkan hukum dengan menertibkan bangunan tanpa IMB, termasuk bangunan-bangunan di kawasan cagar budaya.

Saat itu, masyarakat menaruh harapan, tak akan ada satu pun bangunan di Kota Medan yang tak memiliki IMB bisa lolos dari ketegasan Bobby.

Tetapi sesudah itu menjadi tanda tanya, karena sudah lama dan sudah banyak pihak yang protes atas keberadaan SPBU ini di RTH, namun Walikota Medan Bobby Nasution bergeming bahkan terkesan membolehkan setidaknya membiarkannya.

Ataukah Walikota yang terkenal garang soal penegakan aturan ini melihat ‘matahari’ sehingga silau dan tidak lagi melihat SPBU Ilegal di kawasan strategis Kota Medan itu?

Bukankah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, Benny Iskandar pada 18 Maret 2021 lalu, telah membenarkan bahwa SPBU tersebut tidak memiliki IMB?

DPRD Kota Medan pada 15 Juni 2021 juga telah mengagendakan pembahasan keberadaan SPBU itu, namun tidak memenuhi korum. Semula pembahasan akan dilanjutkan pada 28 Juni 2021 dengan menghadirkan pihak Pertamina MOR 1, DPMTSP Kota Medan, Dinas Tarukim Kota Medan, Satpol PP Kota Medan, Pemilik SPBU dan DPD LSM Penjara. Ternyata, acara itu juga tak pernah dilaksanakan dan entah apa penyebabnya. Adi Lubis, Ketua DPD LSM Penjara saat itu hanya bisa kecewa.

Aliansi Mahasiwa Sumatera Utara yang juga sempat demo, tapi akhirnya suaranya juga hilang ditelan masa.

Padahal, warga Kota Medan tentunya masih ingat, ketika Bobby dalam kampanye calon walikota Medan, sebagaimana dilansir Beritasatu pada 13 September 2020, sudah mengatakan Kota Medan RTH-nya hanya 7%, jauh dari ketentuan UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, dimana pada Pasal 29 yang mensyaratkan minimal 30%.

Bahkan sebelum Bobby komentar soal minimnya RTH ini, Gubsu Edy Rahmayadi telah mengeluarkan pernyataan. “Saya mohon maaf Sumatera Utara ini 7-10%, Medan ini 7 persen RTH, Undang Undang kita langgar,” ujar Edy saat Bakorda BPD Sumut di Medan, sebagaimana dilansir Detik.com 27 Februari 2020.

Bayangkanlah, dua pejabat mengakui adanya pelangaran undang-undang di wilayahnya tetapi mendiamkannya.

Bukankah seharusnya setiap mengingat apalagi melihat keberadaan SPBU ilegal itu, Gubernur Edy yang konon katanya garang pada penegakan ketertiban dan aturan, dan juga Walikota serta seluruh aparat bahkan masyarakat Sumatera Utara akan merasa tidak nyaman mengingat m, apalagi melihat SPBU illegal itu layaknya bak kerikil tajam di sepatu mereka?

Jika keadaan ini dibiarkan, masyarakat di Medan dan Sumut serta di seluruh Indonesia bisa tiba pada pertanyaan, mengapa pejabat pejabat kita selalu tidak konsekwen antara apa yang dia janjikan dalam kampanye dengan apa yang dia kerjakan setelah dia menjabat? Apa iya kampanye itu hanya sebuah arena pembohohongan publik?

Lalu, bagaimana kita mengharapkan masyarakat patuh hukum jika para pejabat justru terang-terangan tidak melaksanakan atau menegakkan hukum?

Ataukah, jangan jangan pemilik SPBU ini memang justru ‘Sang Matahari’, sehingga Gubernur yang mantan Pangkostrad dan juga Bobby yang didukung mayoritas masyarakat Medan ini tak mampu menatapnya apalagi menindaknya? Mungkinkah, oh.. Mungkinkah?***

Jakarta, 29 Juli 2021

Yusri Usman

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *