PEKANBARU, URBANNEWS.ID – PT Batatsa Tunas Perkasa diduga telah melanggar UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perusahaan ini diketahui telah melakukan aktifitas pertambangan Galian C di Kabupaten Rokan Hilir tanpa izin. Batatsa mengantongin izin di Kabupaten Rokan Hulu.
PT Batatsa diketahui merupakah pemasok tanah urug untuk PT Rifansi Dwi Putra. Rifansi merupakan perusahaan rekanan operator Blok Rokan mulai dari PT Chevron Pacific Indonesia hingga PT Pertamina Hulu Rokan.
Demikian terungkap dalam Surat Elektronik Terbuka Yayasan Riau Hijau Watch kepada Menteri ESDM tertanggal 2 Januari 2021, Perihal: Status Izin IUP OP Galian C PT Batatsa Tunas Perkasa.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir sejak 30 Desember 2021 telah menutup lokasi galian C milik PT Batatsa Tunas Perkasa karena belum ada izin lingkungan,” ungkap Yusteng, Ketua Yayasan Riau Hijau Watch.
Namun, lanjutnya, ternyata ada keanehan lain, yaitu menurut keterangan dari PT Batatsa Tunas Perkasa bahwa izin IUP OP galian C yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM melalui BKPM Pusat, lokasi izin di Kabupaten Rokan Hulu itu salah ketik, karena dilampiran peta koordinat terketik di Kabupaten Rokan Hilir.
“Faktanya galian C berupa tanah urug yang ditambang berada di kabupaten Rokan Hilir, telah digunakan oleh PT Rifansi Dwi Putra untuk menguruk lokasi pemboran sejak PT Chevron Pasifik Indonesia beroperasi tahun 2021 hingga sekarang oleh PT Pertamina Hulu Rokan,” ungkap Yusteng.
Akibat ketidak jelasan soal kedudukan lokasi tambang menurut izin yang ada, lanjut Yusteng, patut diduga perusahaan tersebut menambang secara ilegal, tentu
melanggar UU Minerba nomor 3 tahun 2020, dengan catatan lokasi yang ditambang di luar kawasan hutan.
“Sehingga, patut diduga PT Batatsa Tunas Perkasa telah melanggar UU Minerba nmr 3 tahun 2020 dan UU nmr 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup,” ungkap Yusteng.
“Oleh sebab itu, mohon berkenan Bapak Menteri ESDM memberikan penjelasan atau menelisik apakah izin IUP OP yang diberikan kepada PT Batatsa Tunas Perkasa benar adanya dan berada di kabupaten Rokan Hilir atau di Kabuputen Rokan Hulu?,” ungkap Yusteng.
Menurut Yusteng, penjelasan hal di atas sangat penting, agar PT Pertamina Hulu Rokan dalam menjalankan operasi pemboran di blok Rokan terhindar dari menggunakan tanah urug yang diduga ilegal.
Sementara itu, hingga berita ini dilaporkan, belum ada keterangan dari Kementerian ESDM mengenai surat terbuka Yayasan Riau Hijau Watch tersebut.(hen)
