PEKANBARU – Pj Walikota Pekanbaru Muflihun diminta untuk tidak main-main dan lebih serius atas pernyataan mengenai kerusakan jalan akibat proyek IPAL. Sebab, jika terbukti hanya omong doang, marwah Muflihun sebagai Pj Walikota akan hancur di mata masyarakat.
“Masyarakat tentunya mengharapkan BUMN yang mengerjakan proyek IPAL itu segera mengembalikan kondisi jalan sebagaimana kondisi awal sebelum dikerjakannya proyek IPAL sesuai kontrak pekerjaan. Nah, harapan masyarakat ini yang harus benar-benar diperhatikan Pj Walikota,” ungkap Direktur Riau Resources Watch, Nasir Day, Kamis (8/6/2023) di Pekanbaru.
Pria yang sudah malang melintang di dunia konstruksi ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan asas dari konstruksi yakni tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.
“Kami melihat seakan-akan asas mulia ini tidak lagi diindahkan dalam pelaksanaan proyek IPAL ini,” ungkap Nasir.
Secara filosofis, ungkap Nasir, semua kegiatan pembangunan oleh pemerintah, sejatinya mesti bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Jika kegiatan pembangunan malah menyengsarakan rakyat, tentu hal ini sudah tidak benar, dan jika tidak benar, tentu tidak bisa kami biarkan,” tegas Nasir.
Oleh sebab itu, Nasir juga menegaskan, jika Pj Walikota serius, maka sudah selayaknya Pj Walikota Pekanbaru menyurati Menteri PUPR agar blacklist para kontraktor pelaksana IPAL di Pekanbaru, bahkan jika sekalipun pelaksana itu adalah BUMN.
“Kalau perlu, Pj Walikota bisa meminta pertanggungjawaban Balai Prasaran Permukiman Wilayah (BPPW) Riau dan atau instansi teknis terkait Proyek IPAL ini,” kata Nasir.
Selain itu, jika Pj Walikota Pekanbaru memang benar-benar serius, mestinya ia segera menerintahkan Kadis PUPR Pekanbaru untuk menindaklanjuti persoalan jalan rusak ini secara teknis.
“Jika memang Kadis PUPR nya tidak mampu, misalnya karena latar belakangnya yang bidang ekonomi itu, maka Pj Walikota bisa ganti Kadis PUPR ini,” ungkap Nasir.
Sementara itu, dikansir Antaranews.com 25 Mei 2023, Pemerintah Kota Pekanbaru meminta pihak kontraktor pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayahnya untuk segera memperbaiki ruas jalan rusak akibat bekas galian proyek tersebut.
Sejumlah ruas jalan yang terdampak galian IPAL ini tersebar di Kecamatan Sukajadi, Senapelan, dan Pekanbaru Kota. Banyak masyarakat yang mengeluh akibat jalan rusak belum kunjung diperbaiki.
“IPAL ini dilematik, kita (Pemko Pekanbaru) mau aspal dia (pekerjaan) belum selesai. Kita mau aspal, tapi di dalam kontraknya mereka yang mengaspal. Kita khawatir nantinya ada overlap pekerjaan, akhirnya nanti jadi temuan,” ungkapnya.
Sebelumnya, dilansir Detik.com, 16 Desember 2022, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menemui Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PUPR RI pada pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Syamsuar mengeluhkan banyaknya jalan rusak akibat pembangunan Instalasi Pengolahan Air dan Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru.
Pembangunan proyek tersebut tidak kunjung selesai dan membuat mobilitas masyarakat terganggu. Karenanya, Syamsuar ingin hal itu segera diselesaikan.
“Alhamdulillah kami hari ini bisa mendapatkan kunjungan Dirjen Cipta Karya setelah minggu lalu menghadap, menyampaikan berkenaan dengan penyelesaian masalah IPAL dan SPAM Durolis,” jelas Syamsuar dalam keterangan tertulis, Jumat (16/12/2022).
Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti merespon keinginan dan keluhan Gubernur Syamsuar. Diana dan pihaknya mengunjungi Kota Pekanbaru dan meninjau langsung pengerjaan IPAL yang ada di Jalan Sam Ratulagi Pekanbaru hari ini.
“Target MSMIP sebenarnya Juni 2023, tapi mudah-mudahan bisa dilakukan percepatan-percepatan khusunya untuk sambungan ke rumah-rumah,” jelasnya.(*)
