PEKANBARU – Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Senin (7/10/2024) siang menyatakan mendukung perjuangan para hakim di tanah air untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim.
Demikian diungkapkan Ketua BPPH MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Taufik SH MH CPLC di Pekanbaru.
“Kami mendukung perjuangan Hakim dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia yang akan melaksanakan aksi cuti bersama pada hari ini sebagai bentuk perjuangan untuk kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim,” ungkap Taufik.
Lebih lanjut Taufik juga menyatakan mendukung dan mendesak untuk segera adanya Undang Undang yang menjamin kedudukan dan wibawa profesi hakim di mata hukum.
“Tak kalah penting, kami juga mendukung segera adanya Undang Undang yang memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman atau tekanan dari pihak manapun,” lanjut Taufik.
Tak kalah penting, lanjut Taufik, BPPH MPW Pemuda Pancasila Riau juga mendesak diterbitkannya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan hakim dalam menjalankan tugasnya.
“Termasuk perlindungan fisik dan psikologis dari potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi selama atau setelah menjalankan tugas peradilan, sebagaimana sedang diperjuangan oleh para Hakim se Indonesia saat ini,” ungkap Taufik.
Sementara itu, dilansir berbagai media, dalam aksinya kali ini, para Hakim tersebut akan beraudiensi dengan Pimpinan Mahkamah Agung (MA), Pimpinan Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Menteri Hukum dan HAM. Pertemuan ini dijadwalkan dilaksanakan pada Senin pukul 13.00 WIB di dua lokasi berbeda.
Pertemuan dengan pimpinan MA dan Menkum HAM akan dibagi secara terpisah, tim pertama akan bertemu dengan Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Pusat IKAHI di Gedung Mahkamah Agung, sedangkan tim kedua akan melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM di Gedung Kementerian Hukum dan HAM.
“Kedua audiensi ini bertujuan untuk melakukan rapat dengar pendapat antara Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pemangku kepentingan terkait isu-isu kesejahteraan dan perlindungan profesi Hakim,” kata Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid dalam keterangan yang diterima, Senin (7/10/2024).
Dalam pertemuan itu nantinya para hakim akan menyerahkan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.(*)
