SIKKA – Kabupaten Sikka tengah menghadapi defisit anggaran yang signifikan, namun justru ditemukan adanya pembengkakan biaya perjalanan dinas di hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Temuan ini diungkapkan oleh Fraksi Garda Solidaritas dalam rapat paripurna dengan agenda Penetapan APBD 2025 dan pembahasan beberapa Peraturan Daerah (Perda) pada Senin (30/12/2024).
Fraksi Garda Solidaritas yang terdiri dari gabungan Partai Garuda dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkapkan kejanggalan dalam rencana pembiayaan perjalanan dinas di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Sikka. Dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025, anggaran untuk perjalanan dinas terkait penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terkesan membengkak.
Ketua Fraksi Garda Solidaritas, Hyginus Claudius Daga, menyatakan, rapat koordinasi seharusnya dilakukan pada tingkat SKPD dan bukan pada tingkat sekolah. Namun, dalam RAPBD yang diajukan, anggaran untuk setiap sekolah mencapai lebih dari Rp 10.000.000, dengan total anggaran untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 531.820.000. Daga kemukakan, berdasarkan informasi yang diperoleh Fraksi menyebutkan biasanya biaya perjalanan dinas untuk pihak sekolah bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan dari anggaran daerah.
“Fraksi menemukan adanya ketidakwajaran dalam pembiayaan perjalanan dinas ini. Jika merujuk pada fungsi dan tujuan rapat koordinasi, seharusnya anggaran ini dapat dikelola lebih efisien di tingkat SKPD tanpa perlu melibatkan anggaran untuk setiap sekolah,” ungkap Daga dengan tegas.
Selain temuan terkait perjalanan dinas, Fraksi Garda Solidaritas juga mencatat adanya pembengkakan pada komponen belanja yang tidak langsung berkaitan dengan pencapaian kinerja OPD. Salah satunya adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga pada Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai Rp 105.285.000. Fraksi menduga pengeluaran ini tidak sebanding dengan urgensi dan dampaknya terhadap program-program prioritas pemerintah daerah.
Dalam situasi defisit anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp 84.887.500.000, Fraksi Garda Solidaritas mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih bijaksana dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Mereka menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam setiap kebijakan yang diambil, mengingat adanya keterbatasan anggaran yang harus dikelola dengan hati-hati.
Sebagaimana diketahui, Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.350.612.500.000, sementara target Belanja Daerah sebesar Rp 1.435.500.000.000, yang mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp 84.887.500.000. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menekan defisit tersebut agar keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan.(*)
