PEKANBARU – Ribuan pengunjuk rasa yang tergabung dalam massa Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan, Rabu (27/8/2025) siang menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Secara umum, aksi tersebut terpantau berlangsung aman dan kondusif.
Pada aksi damai itu, massa mendesak DPRD Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau untuk mengusut pelanggaran peraturan sehingga mengakibatkan defisit anggaran Pemprov Riau tahun 2024.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis yang menjumpai massa berjanji segera menyampaikan aspirasi massa itu ke Pimpinan DPRD Riau.
“Saya akan sampaikan ke pimpinan dan akan kumpulkan ketua fraksi, segera bentuk Pansus. Setuju?,” ucap Budiman di hadapan massa dan dijawab dengan teriakan setuju secara serempak oleh peserta aksi.
Sementara itu, sebelum ditemui Wakil Ketua DPRD Riau, massa aksi mengungkapkan telah mencuat di masyarakat tentang adanya dugaan telah terjadi pelanggaran aturan yang mengakibatkan dipaksakannya penambahan anggaran sebesar hampir Rp 1,8 triliun lebih pada APBD Riau tahun 2024.
Massa juga tampak membentang sejumlah spanduk berukuran besar. Salah satu di antaranya adalah spanduk betuliskan “Diduga Otak Pelaku Defisit Anggaran Riau Senilai 1.8 T”.
Foto Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto bertuliskan Pj Gubernur Riau juga terpampang di spanduk itu. Tak hanya itu, juga terpampang foto bertuliskan Indra Pj Sekdaprov Riau, Evarefita Kepala Bapenda Riau, dan Yulisman Ketua DPRD Riau Periode 2019-2024.
“Inilah bentuk kepedulian kita atas kondisi masyarakat hari ini. Kita melihat sampai saat ini tidak ada upaya untuk menelusuri defisit anggaran ini. Kita ingin segera dibentuk Pansus,” ungkap Korlap Aksi Robi dalam orasinya yang disambut teriakan menggema dari ribuan peserta aksi damai itu.
“Jangan jadikan gedung rakyat sebagai gudang tikus. Masyarakat merasakan sulitnya ekonomi hari ini akibat defisit anggaran,” lanjut Robi.
Untuk mengendalikan massa, Robi yang merupakan Koordinator Lapangan Aksi sesekali mengingatkan peserta aksi untuk tidak anarkis. “Ini adalah aksi damai, kita tidak bodoh, kita tidak anarkis,” ungkapnya disambut tepuk tangan massa.
Lebih lanjut, soal pembentukan Pansus itu, massa aksi menyatakan mereka akan mengirimkan somasi kepada partai politik Anggota DPRD Riau di tingkat pusat. “Kami juga tak akan segan mempidanakan 65 wakil rakyat ini,” teriaknya.
Sementara itu, seorang orator dari kelompok menamakan diri Cipayung Plus terdengar juga meneriakkan desakan pada DPRD Riau untuk tindaklanjuti temuan BPK atas anggaran APBD Riau tahun 2024.
“Sudah seharusnya DPRD memikirkan perasaan rakyat Riau hari ini. Defisit sangat berdampak pada hak masyarakat. Beasiswa kita juga tidak ada kepastian. Kami menduga ada praktek maladministrasi dan kongkalingkong,” ungkap seorang orator dari kelompok Cipayung Plus.
Tak hanya itu, seorang orator dari kalangan masyarakat juga mengutarakan Banggar dan TAPD di Pemprov Riau mestinya mengetahui berapa sebenarnya kemampuan pendapatan Pemprov Riau pada tahun 2024.
“Tapi kami melihat mereka sengaja menaikkan anggaran dari sekitar Rp 9 triliun menjadi Rp 11 triliun. Perlu diingat bahwa pengesahan APBD itu haruslah melalui mekanisme. Bukan menggelembungkan anggaran demi kepentingan mereka, padahal pendapatan tidak sampai segitu,” ungkapnya.
Orator itu juga menyampaikan, mereka menduga setelah penggelembungan anggaran itu, lalu digunakan antara lain untuk membiayai kegiatan Pokir DPRD. “Kita akan lapor ke APH agar diperiksa ini anggota dewan periode 2024 ini,” ungkapnya disambut teriakan massa.
Sementara itu, setelah ditemui Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis, sekitar pukul 15.17 WIB, massa membubarkan diri secara teratur. Sejumlah perwakilan massa masuk ke gedung DPRD Riau untuk menyodorkan surat perjanjian kesediaan DPRD Riau membentuk Pansus defisit anggaran tahun 2024 itu. Surat tersebut terlebih dahulu sudah diteken Budiman Lubis di hadapan massa aksi.(*)
