JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Kedeputian Bidang Investigasi menggelar Executive Workshop Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Sinergi Pencegahan Korupsi Kementerian/Lembaga pada Rabu, 1 Oktober 2025, bertempat di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP Pusat, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP, Sutrisno, jajaran inspektur kementerian/lembaga, serta pejabat eselon II dari berbagai instansi pemerintah.
Dalam sambutannya, Sutrisno menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Menurutnya, jika pengawasan tidak diperkuat, praktik korupsi akan terus dianggap sebagai solusi atas berbagai masalah.
“Strategi antikorupsi tidak boleh sekadar formalitas atau hanya memenuhi indikator kepatuhan. Kita harus berani menyentuh akar masalah di setiap organisasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menekankan perlunya sinergi dan koordinasi pengawasan yang kuat melalui pendekatan integrated assurance dan penguatan IEPK. Langkah ini dinilai dapat membangun pengawasan yang lebih efektif, komprehensif, serta mampu mendeteksi dan mencegah risiko fraudsejak dini.
“Dengan penguatan IEPK, APIP diharapkan dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani indikasi fraud secara konstruktif,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa pentingnya kolaborasi antar-APIP melalui joint audit, berbagi informasi, serta konsolidasi pelaporan. Menurutnya, kerja sama ini akan memperkuat kebijakan publik dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam arahannya, Sutrisno menyinggung tiga isu pokok yang masih menjadi tantangan pengawasan, yakni fraud dan korupsi yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan maupun pihak ketiga; kelemahan strategi antikorupsi yang masih terjebak formalitas kepatuhan; serta permasalahan pengawasan yang ditandai dengan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi.
“Komitmen antikorupsi harus ditanamkan secara menyeluruh. Mari kita tingkatkan komunikasi dan koordinasi lintas instansi agar pengawasan menjadi lebih efektif dan berdampak nyata,” pungkas Sutrisno.
Kegiatan workshop ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Investigasi yang ditandai dengan pemukulan palu, sebagai simbol dimulainya langkah bersama dalam memperkuat pengawasan dan sinergi pencegahan korupsi di kementerian/lembaga.(*)
