SAMARINDA — Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Timur mendapat ruang lebih besar dalam proses penentuan calon kepala kantor wilayah melalui mekanisme electronic voting (e-voting).
Pelaksanaan e-voting di Kaltim pada Rabu (26/8/2026) menjadi bagian dari transformasi digital Kementerian Hukum. Mekanisme tersebut memungkinkan anggota organisasi memberikan suara dalam menentukan kandidat pimpinan dari pegawai yang telah melalui proses manajemen talenta.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan transformasi digital merupakan program yang dicanangkan Menteri Hukum untuk mempercepat pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas organisasi.
“Kita ketahui bersama bahwa Bapak Menteri Hukum telah mencanangkan program transformasi digital. Salah satu inovasi yang sedang kita laksanakan adalah program e-voting,” kata Nico, seperti diberitakan RRI.
Kaltim Jadi yang Pertama di Kalimantan
Menurut Nico, penerapan e-voting di Kanwil Kemenkum Kaltim menjadi yang pertama di Pulau Kalimantan. Sebelumnya, mekanisme serupa telah diterapkan di Kanwil Kemenkum Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Penerapan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mempercepat proses pemilihan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut menentukan figur yang dinilai layak memimpin kantor wilayah.
Seluruh kandidat yang masuk dalam proses e-voting telah melewati tahapan manajemen talenta. Artinya, pegawai tidak memilih dari seluruh jajaran secara bebas, melainkan dari kandidat yang telah memenuhi persyaratan serta memiliki kompetensi dan rekam jejak yang dinilai melalui sistem yang berlaku.
Nico berharap pilihan pegawai nantinya dapat menghasilkan calon pimpinan terbaik bagi organisasi.
Digitalisasi Menyentuh Pengelolaan SDM
E-voting menjadi bagian dari perluasan pemanfaatan teknologi digital di lingkungan Kementerian Hukum. Digitalisasi tidak hanya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mulai diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan tata kelola internal.
Sebelumnya, Kementerian Hukum mengembangkan sistem Satria yang memungkinkan pegawai menyampaikan data terkait kompetensi, prestasi, dan rekam jejak sebagai bagian dari pengembangan manajemen talenta. Detikcom melaporkan sistem tersebut menjadi salah satu instrumen yang mendukung pemetaan pegawai berpotensi untuk pengisian jabatan.
Dengan demikian, e-voting tidak berdiri sendiri. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari rangkaian pengelolaan talenta yang menggabungkan data pegawai dengan keterlibatan internal dalam proses pemilihan calon pimpinan.
Bisa Diterapkan untuk Jabatan Lain
Nico menyebut penerapan e-voting saat ini difokuskan pada pemilihan calon kepala kantor wilayah. Namun, mekanisme tersebut terbuka untuk dikembangkan dalam pengisian jabatan lainnya.
Pengalaman di Kaltim juga akan menjadi bagian dari evaluasi penerapan sistem digital tersebut di lingkungan Kementerian Hukum.
Sebelumnya, RRI melaporkan keberhasilan penerapan e-voting di Jawa Timur yang menghasilkan Saiful Sahri sebagai Kakanwil Kemenkum Jawa Timur menjadi salah satu pertimbangan untuk memperluas mekanisme tersebut ke wilayah lain.
Bagi pegawai, penerapan e-voting memberikan bentuk partisipasi baru dalam tata kelola internal kementerian. Sementara bagi organisasi, mekanisme tersebut diarahkan untuk mendukung proses pengisian jabatan yang berbasis manajemen talenta dan pemanfaatan teknologi digital.
Kementerian Hukum selanjutnya akan mengevaluasi penerapan e-voting di berbagai wilayah sebelum memperluas penggunaannya pada posisi lainnya.(*)
