URBANNEWS.ID – Mantan Menteri Dalam Negeri RI, Letjen (Purn) Syarwan Hamid, mengungkapkan kegelisahannya atas makin mencuatnya isu negara khilafah. Menurutnya, belakangan gencar dilontarkan ide negara khalifah sebagai kambing hitam masalah Bangsa.
“Saya berusaha memahami konsep negara khilafah itu yang maknanya negara dengan idiologi Islam. Dan ini sudah ditolak sejak awal kemerdekaan. Sebagian besar Umat Islam sepakat dengan penolakan tersebut,” ungkap Syarwan kepada urbannews.id, Sabtu (5/10/2019).
Dewasa ini, kata Syarwan, isu itu gencar dipersoalkan lagi, meskipun yang berpikiran menghendaki Negara Islam itu sedikit. Sedemikian dramatisnya tudukan itu atau berlebihan, sehingga terkesan Penguasa memojokkan Umat Islam.
“Khalifah dalam terminologi umum adalah Pemimipin Umat Islam apapun namanya. Dalam konteks Indonesia Pemimpin itu adalah Tokoh yang mengimani Islam dan tetap dalam payung Idiologi Pancasila,” kata Syarwan.
Lebih lanjut Syarwan mengatakan, Umat Islam mengharapkan Pemimpin yang terpilih itu adalah dia yang Islam kaffah dan Pancasilais sejati. “Mungkin dalam pikiran Umat lain menghedaki pula Pemimpin yang “kaffah” yang Pancasilais sejati. Itu wajar,” kata Syarwan.
Hendaknya, lanjut Syarwan, sikap yang kokoh itu jangan mudah dituduh ekstrim, apalagi mau diusir dari Republik ini.
“Komunis yang terang-terangan menyatakan sikapnya tak diusir, termasuk juga yang mengibarkan bendera Papua di depan Istana. Tolong pejebat negeri ini yang mayoritas penduduk beragama Islam tidak mengobral tuduhan kepada umat Islam,” tutup Syarwan.(hen)
