MENTERI Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta atensi para akademisi untuk ikut andil dalam sektor perumahan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kajian, penelitian yang diikuti dengan diskusi secara intensif dengan semua stakeholder perumahan.
Komitmen Kementerian PKP tersebut dibuktikan dengan melakukan deseminasi terhadap hasil riset Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Kantor Kementerian PKP. (Jumat, 25 September 2025).
Riset mengambil tema “Kontribusi Sektor Properti Terhadap Produk Demostik Bruto Indonesia dalam Mencapai Pertumbuhan ekonomi 8%”. Analisis terfokus pada forward dan backward linked sektor perumahan terhadap sektor lainnya. Sumber data utama adalah data Input Output (IO) ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu data primer penelitian berasal dari wewancara terhadap stakeholder perumahan di seluruh Indonesia.
Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah peneliti UI sendiri Uka Wikarya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Ibu Amalia Widyasanti dan Perwakilan Kadin Bapak Budiarsa. Salamuddin Daeng pengamat ekonomi politik bertindak sebagai moderator. Deseminasi hasil riset UI tersebut menghadirkan para pengembang, kontraktor, perbankkan, semua eselon 1, eselon 2 kementerian PKP dan stakeholder perumahan lainnya.
Penelitian ini adalah penelitian awal untuk melihat posisi sektor properti terhadap ekonomi nasional. Salah satu hambatan terbesar dari penelitan ini adalah data perumahan yang masih harus di modernisasi. Kepala BPS menyatakan tahun 2027 BPS akan membangun Neraca Satelit Peruamah (NSP) sehingga data Perumahan semakin lengkap dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan juga pengambil kebijakan.
Acara tersebut langsung dibuka oleh Menteri Ara. Dalam arahannya Menteri Ara menyampaikan pentingnya peran akademisi dan kampus untuk memberikan masukan, saran, kritik yang berbasis kajian ilmiah sebagai landasan dalam pembuatan regulasi, kebijakan untuk menjalankan program 3 juta rumah Presdien Prabowo. Para akademisi agar jangan ragu ragu mengkritik pemerintah dengan keras dan pemerintah sendiri harus siap menerima kritik.
Menurut Ara pemerintah memang pantas dikritik terutama di dalam kebijakan perumahan. Dia mengakui bahwa birokrasi pemerintah bergerak sangat lamban dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya ekosistem perumahan. Salah satu bukti paling nyata menurut Ara adalah sampai saat ini belum ada satu petak lahanpun milik pemerintah yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Apa yang dilakukan Menteri PKP menepis anggapan bahwa pemerintah sekarang meninggalkan para teknokrat dan akademisi dan hanya melandaskan kebijakan pada keyakinan ideologi semata. Kementerian terus melibatkan semua stakeholder termasuk akademisi dan meningkatkan kapasitas technokrasi untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi negara dan bangsa.
Hasil penelitian menunjukan bahwa sektor properti Indonesia dapat berkontribusi hingga 14 persen terhadap PDB jika semua hambatan pembangunan yang ada dapat diatasi seperti kemudahan perijinan, lahan, kemudahan perpajakan.
Hasil penelitian UI memproyeksikan pada tahun 2029 akan mencapai Rp. 5.032 triliun dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 16,12 juta orang. Jika semua hambatan pembangunan sektor property berhasil diminimalisir maka dapat berkontribusi sekitar 14% terhadap GDP.***
Salamuddin Daeng
