URBANNEWS.ID – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengapresiasi Program Pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang penyalurannya secara simbolis telah dilakukan pada Senin (4/1/2021).
Program BLT tahun 2021 yang terdiri dari tiga program, yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang saat ini terdampak pandemi Covid-19. Namun ASPEK Indonesia berharap pelaksanaan program dapat tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan di lapangan.
“Jangan sampai ada lagi pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan program ini untuk memperkaya diri sendiri, di saat masyarakat sedang hidup susah. Mekanisme penyaluran dan pengawasannya perlu menjadi perhatian Pemerintah,” ungkap Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis ASPEK Indonesi (8/1/2021).
Mirah Sumirat mengingatkan bahwa Ombudsman RI, sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, dalam siaran persnya tanggal 3 Juni 2020, menyampaikan telah menerima pengaduan terkait permasalahan pelayanan publik dari dampak wabah Covid-19 sebanyak 1.004 aduan atau laporan, dengan perincian sebanyak 817 pengaduan atau 81,37 persen dari seluruh aduan tersebut merupakan permasalahan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Permasalahan yang diadukan kepada Ombudsman RI, di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata, baik dalam hal waktu, sasaran atau masyarakat penerima maupun wilayah distribusi, ketidakjelasan prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan, masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya, ada yang terdaftar tapi tidak menerima bantuan, dan ada yang tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena KTP pendatang. Laporan ombudsman ini dapat ditemukan di laman ombudsman.go.id.