URBANNEWS.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan paparan visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semula, acara tersebut direncanakan dilakukan pada 9 Januari 2019.
Keputusan KPU ini diambil lantaran pihak Jokowi-Maruf bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan tim sukses (timses), bukan oleh paslon. Sementara dari BPN Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh paslon maupun timses.
Karena tidak adanya kesepakatan antara kedua kubu tersebut, maka KPU membatalkan agenda pemaparan visi dan misi yang sedianya digelar sebelum debat capres 2019.
“Terus-terang kami sangat menyayangkan keputusan KPU ini. Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan,” ujar Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/1/2019).
Sudirman menjelaskan, pentingnya pasangan calon memaparkan langsung visi dan misinya tersebut agar masyarakat tahu sejauh mana paslon memahami segala permasalahan bangsa yang terjadi.
“Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan,” terangnya.
“Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat,” sambung Sudirman.
Lebih lanjut Sudirman menerangkan, alasan lain mengapa pemaparan visi dan misi harus disampaikan adalah agar ketika debat capres berlangsung, kedua paslon hanya tinggal memberikan pendalaman atas visi dan misi yang akan dilakukan ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
“Jadi ketika debat capres, paslon to the point atas apa yang menjadi visi dan misinya. Bukan debat kusir atau berangan-angan yang membuat masyarakat kesulitan menagih janjinya ketika terpilih nanti. Janji kepada rakyat harus ditunaikan. Bukan awalnya bicara soal revolusi mental tapi jadinya malah jualan infrastruktur pakai utang,” tandas mantan Menteri ESDM tersebut.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan bahwa ide untuk menggelar paparan misi dan misi capres dan cawapres, datang dari KPU dan paslon.
“Waktu itu sebenarnya kami bareng-bareng mendiskusikan. Waktunya kan mepet kalau (penyampaian visi-misi) pas debat. Pertama sangat singkat, kedua diatur, harus gini harus gitu. Kami cari suasana yang lebih rileks. Kalau begitu kami bikin sosialisasi saja, KPU bisa fasilitasi,” kata Arief.
Namun saat ide itu muncul, KPU juga mensyaratkan kedua tim harus sepakat terkait waktu, tempat, dan semua hal yang berkaitan dengan sosialisasi ini. Jika tak ada kesepakatan maka sosialisasi itu digelar masing-masing kubu saja.
“KPU selalu mengatakan semua harus sepakat. Kalau enggak, agak repot KPU. Karena (masing-masing) masih punya ide yang beda, sosialisasi diputuskan dilakukan masing-masing paslon,” kata dia.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan tetap menggelar sosialisasi visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden, meski tak difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Direktur Program TKN, Aria Bima, sosilisasi tersebut akan digelar Rabu (9/1/2019). Sosialisasi tidak akan disampaikan langsung oleh pasangan calon, melainkan oleh tim kampanye.
“Dari TKN sudah fix tanggal 9 (Januari), oleh TKN. Alasannya, paslon akan menyampaikan (visi-misi) dalam lima kali debat,” kata Aria saat dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).
Aria mengatakan, dalam rapat pembahasan rencana sosialisasi visi-misi pasangan calon, TKN tak menemukan kesepakatan dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
BPN, kata Aria, mengusulkan supaya capres-cawapres secara langsung menyampaikan visi-misi dalam sosialisasi. Tetapi, hal itu tidak disanggupi TKN Jokowi-Ma’ruf.
Sebab, mengundang pasangan calon tidaklah mudah mengingat padatnya agenda mereka. Apalagi, dalam debat pilpres, pasangan calon juga akan menyampaikan visi-misi yang mereka bawa.
Dilansir cnnindonesia.com, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif, sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan capres dan cawapres.
Arief mengatakan KPU agak kerepotan jika harus memfasilitasi hal yang tak disepakati masing-masing pihak.
“Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda, KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” katanya.(idntimes.com/kompas.com/cnnindonesia.com)