Lebih lanjut Yusri mengutarakan, hal itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEN/2020 tanggal 28 Febuari 2020, yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif tentang Formula Harga dalam Perhitungan Harga Jual Eceran BBM di SPBU.
“Jika Pertamina merujuk aturan di atas, maka berdasarkan rerata harga MOPS Gasoline dan rerata nilai tukar rupiah kurs tengah BI terhadap Dollar Amerika periode mulai tanggal 24 dua bulan sebelumnya hingga tanggal 25 sebulan sebelumnya, berdasarkan perhitungan sangat moderat, seharusnya Pertamina mulai 1 April 2020 menerapkan harga wajar Pertamax di SPBU sebesar Rp 5.350 per liter, dan 1 Mei 2020 adalah Rp 4.540 per liter, serta mulai 1 Juni 2020 adalah Rp 5.700 per liter,” ulas Yusri.
Akan tetapi, lanjut Yusri, Pertamina ‘keukeuh’ mematok harga Pertamax Rp 9.000 per liter hingga saat ini. “Ironisnya kemahalan harga itu telah dinikmati juga oleh kompetitornya yaitu Shell, Total, AKR dan Vivo, namun sebaliknya rakyat sebagai konsumen telah menjadi korbannya,” ujar Yusri.
“Belum lagi di saat Work From Home akibat PSBB, ternyata Pertamina menerima berkah besar juga dari hasil meningkatnya konsumsi LPG, karena saat itu harga pasar LPG dunia ikut jadi murah, yaitu CP Aramco sekitar USD 250 permetrik ton ditambah plus alpha, sesuai Permen ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang harga jual LPG, maka akan diperoleh harga per kg Rp 8.000. Sehingga harga wajar tabung 12 kg adalah Rp 100.000 per tabung, tapi Pertamina tidak menurunkan harga jualnya,” kata Yusri.
Oleh karena itu, lanjut Yusri, adalah tidak masuk akal sehat publik kalau dikatakan Pertamina rugi karena faktor eksternal, yaitu karena harga minyak jatuh, dan karena Pertamina terlanjur mahal belinya dan akibat selisih kurs, serta ada penugasan BBM subsidi.
“Rakyat sekarang lebih percaya bahwa kerugian telah terjadi karena inefisiensi pada proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, dewan direksi bersama dewan komisaris telah gagal mengatasinya,” ulas Yusri.
Sehingga, lanjut Yusri, kerugian Pertamina saat ini adalah paling tragis sejak 50 tahun terakhir, dan telah membuat malu Presiden Jokowi. Hal itu merupakan tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi, dan yang paling bertanggung jawab dari semuanya itu adalah Menteri BUMN yang telah salah memilih orang yang tepat untuk bisa membuat untung Pertamina.
“Selain itu, hebatnya Erick Thohir hanya berhasil membuat struktur baru holding Pertamina dengan jumlah komisaris jauh lebih banyak dari jumlah direksinya, yaitu jumlah Komisaris jadi 7 orang dan direksinya hanya 5 orang,” kata Yusri.