URBANNEWS.ID – Kondisi keuangan Pertamina saat ini sangat memprihatinkan, semua ini akibat dimulai pada saat perioda Direktur Keuangan dipegang oleh Arief Budiman ex McKinsey, dikarenakan RJPP atau Rencana Jangka Panjang Pertamina dikerjakan oleh konsultan McKinsey dan terjadi pembelian saham perusahaan kecil dan penuh hutang, Maurel et Promp di Perancis pada tahun 2016.
Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman kepada urbannews.id, Minggu (20/9/2020).
“Tradisi hutang global bond untuk akuisisi dengan nilai milyaran USD yang terjadi setelah Ex Meneg BUMN Sugiharto menjadi Komut Pertamina terulang kembali. Tidak beda dengan akuisisi blok di Aljazair dari Conoco Philips dan Murphy Malaysia, akuisisi saham Maurel et Promp di Perancis yang membuat Pertamina babak belur. Harga pembelian saham pada saat akuisisi yang sebesar 4,2 Euro per lembar, Fair value hanya 2,72 Uero per lembar, pada bulan September 2020 turun jauh tinggal senilai 1,6 Euro per lembar,” beber Yusri.
Kemarahan Ahok
Dikatakan Yusri, dunia Pertamina dan Indonesia digegerkan dengan viralnya kemarahan Ahok mengenai Pertamina. Selain carut-marutnya proses kerja antara direksi dan komisaris, serta senangnya pakai konsultan berbayar Rp 1,5 triliun pertahun, orang bodoh pun bisa jadi direksi, karena semuanya disiapkan oleh konsultan itu. Bahkan sejak tahun 2015 hingga 2020 struktur organisasi Pertamina sudah berubah beberapa kali, sehingga Ahok juga jengkel dengan usulan hutang milyaran USD yang akan digunakan untuk akuisisi. Bahkan dikatakannya ‘jangan-jangan’ ada komisi? Karena mereka-mereka ngotot terus untuk hutang sangat besar, akuisisi serta lapor-lapor Menteri yang tidak melewati Komut.
“Bagaimana Ahok tidak jengkel? Pertamina telah hutang 16 milyar USD dan akuisisi-akuisisi Aljazair, Murphy dan saham Maurel et Promp hasilnya sangat tidak bagus atau kinerjanya sangat buruk. Dikarenakan hutangnya menggunakan global bond, maka dengan mudahnya Pertamina melakukan analisa kinerja akuisisi dengan kewajiban membayar hutang global bond (pokok dan bunga),” beber Yusri.
Lebih lanjut diungkapkan Yusri, laporan keuangannya pun ‘direkayasa’ agar tidak menimbulkan masalah demikian juga dalam audit. Impairment atau penurunan nilai secara accounting adalah senjata ampuh untuk merekayasa laporan keuangan. Namun Ahok tidak peduli dengan rekayasa laporan keuangan, kewajiban membayar hutang yang nilainya sangat besar adalah lebih penting.
“Sehingga di tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah masa-masa kritis bagi keuangan Pertamina, mengingat pada tahun 2021, 2022 dan 2023 Pertamina harus menyiapkan uang banyak setiap tahunnya, sekitar USD 2 miliar untuk membayar hutang dan bunga global bond, dia juga harus menyiapkan capex atau belanja modal untuk beberapa blok migas agar tidak turun produksinya,” ulas Yusri.
Dikatakan Yusri, kalau saat ini produksi minyak Pertamina hanya 310.000 barel perhari dan produksi gas 530 MMSFD, dengan kondisi harga relatif rendah selama masa pandemi covid 19, pertanyaan adalah dari mana Pertamina harus mencari uang untuk menutup kewajiban itu semua, kalau tidak mencari global bond lagi, ibarat kata bisa jadi Pertamina lagi berdendang gali lobang tutup lobang.
“Untuk mendapat global bond itu harus ada judulnya, maka wajar kalau Ahok beraksi keras jangan pinjam melulu untuk akuisisi blok migas di luar negeri, karena akan menjadi beban tambahan pada waktunya, lebih baik fokus saja di dalam negeri,” ungkap Yusri.
Ironis memang, kata Yusri, akibat tidak efisiennya proses bisnis di Pertamina, maka rakyat lah akan menjadi korban ketika harga minyak dunia sangat murah, malah Pertamina menjual BBM kemalahan dengan melanggar aturan Kepmen ESDM Nomor 62K tahun 2020.
Rencana terbaru yang membuat Ahok meradang adalah rencana “Occidental jual aset ke Pertamina untuk mengurangi hutangnya, sebaliknya Pertamina hutangya dilebih gedekan lagi, karena terhadap investasi 12 migas di luar negeri oleh Pertamina dari global bond terbukti malah hasilnya tidak signifikan nilai investasi yang telah dikeluarkan, bahkan telah merongrong keuangan Pertamina dalam jangka panjang, karena tiba pada waktunya membuat cash flow Pertamina sengkarut, terpaksa menerbitkan global bond lagi untuk menutup hutang dan bunga yang jatuh tempo,” ulas Yusri.
“Artinya gali lobang tutup lobang. Akibatnya rakyat tak akan pernah bisa menikmati harga BBM murah ketika harga minyak dunia murah, bahkan harga BBM Pertamina dijual dengan melanggar aturan Kepmen ESDM Nomor 62K tahun 2020. Pertanyaannya, mengapa Menteri ESDM dan BPH Migas diam saja?,” lanjut Yusri.
Makanya, kata Yusri, Ahok mengatakan direksi ini otaknya hutang terus, ya nanti karena yang bayar hutang di kemudian hari adalah siapa yang memimpin Pertamina saat jatuh tempo harus bayar bukan yang otaknya hutang terus.
“Apalagi diduga keras dapet komisi dari hutang dan komisi dari akuisisi? Sedap,” sentil Yusri.
Global bond Pertamina
Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan, akuisisi perusahaan yang mempunyai blok migas dan akuisisi blok migas di luar negeri dengan sumber pendanaan dari global bond sangat berpotensi terjadi miss management atau bad management, serta rentan penyelewengan. Hal itu karena peruntukan hutang global bond yang tidak jelas, bisa digunakan apa saja. Tidak langsung ke projek yang didanai, seperti acquisition financing.
“Dapat diuji, akuisisi-akuisisi milyaran dolar Amarika yang telah dilakukan Pertamina selama ini disebabkan tidak mendapatkan atau tidak bisa dengan acquisition financing. Tentunya dikarenakan tidak feasible atau tidak layak untuk diakuisisi. Bisa lolos terjadi akuisisi karena menggunakan global bond yang peruntukannya tidak jelas,” beber Yusri.
Dikarenakan kinerja akuisisi sangat buruk, lanjut Yusri, akhirnya terjadi kesulitan membayar bunga, apalagi membayar pokok hutang.
“Pertamina akan membayar pokok hutang pada tahun 2021-2023. Sehingga periode ini adalah periode tersulit bagi arus kas Pertamina. Tidak ada pilihan lain, terpaksa mencari hutang jangka pendek yang biaya dan bunganya mahal untuk menutupi hutang yang jatuh tempo. Gali lubang tutup lubang, akhirnya dapat terjadi ketika suatu saat lubangnya tidak dapat ditutup lagi,” ungkap Yusri.
“Atau pilihan lain adalah Pemerintah segera membayar hutangnya kepada Pertamina sudah mencapai sekitar USD 5 miliar akibat beban penugasan BBM subsidi dan LPG subsidi 3 kg,” lanjut Yusri.
Menurut Yusri, hal itulah yang diutarakan oleh Ahok dalam kanal youtube Poin baru-baru ini. “Jadi wajar semua pihak merasa kebakaran jenggot, sampai membuat pernyataan bahwa Ahok harus dicopot segera dari Komisaris Utama Pertamina, bisa jadi Ahok juga sedang mengirim pesan penting selain ke Erick Tohir yang menerabas kewenangan komisaris, dia terkesan sedang mengirim pesan juga kepada Pemerintah, bayar hutang dong,” ulas Yusri.
Padahal, kata Yusri, kalau terjadi gagal bayar oleh Pertamina, apakah bukan celaka tiga belas?
“Karena pandemi covid 19 bukan saja mengancam nyawa manusia, akan tetapi mampu membuka borok perusahaan yang dikelola tidak efisien alias dugaan praktek ‘hengki pengkinya’ kental. Cobtohnya pada saat Pertamina pada tahun 2016 mengakuisisi saham perusahaan Maurel et Promp Perancis, yaitu pada saat akuisisi Fair Value 2.72 Euro per lembar, namun ketika akuisisi done dengan harga 4.2 Euro per lembar. Saat ini dibulan September 2020 harga saham M and P tinggal 1.62 Euro per lembar, tak kurang Pertamina sudah mengeluarkan 700 juta Euro hanya untuk akuisisi sahamnya mencapai 72,65% dan capexnya, ternyata asetnya di tiga negara Gabon, Tanzania dan Nigeria dengan total produksi hanya sekitar 24.000 barel perhari saat itu, alangkah beratnya beban keuangan Pertamina akibat langkah bisnis ini,” sergah Yusri.
Anehnya, sambung Yusri, kenapa harus mencapai 72,65% sahamnya dikuasai Pertamina, lazimnya paling tinggi 51%, apalah yang dikuasai Pertamina hanya pada sahamnya saja, bukan asetnya.
“Laporan keuangan bisa saja dapat direkayasa, tetapi kewajiban bayar hutang pokok dan bunga tidak dapat dihindari. Ahok dan rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi,” tutup Yusri.
Sementara itu, terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina (Persero), Tajuddin Noor, yang dikonfirmasi urbannews.id, Minggu (20/9/2020) malam hingga berita ini diterbitkan, tidak memberikan jawaban dan keterangan apa pun.(hen)
