Ketua DPD RI Prihatin atas Masih Adanya Warga yang Hidup di Gubuk Tak Layak

oleh
0E4EFB8F 1AEB 4111 AC1B 92E620F071F1

SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan rasa prihatinnya untuk warga asal Gorontalo, Husin Sabali, yang hidup menyendiri selama sepuluh tahun dalam gubuk reyot dan tidak layak huni. 

Warga Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, tinggal di dalam gubuk peninggalan orangtuanya.

“Tentu kita prihatin masih ada warga yang tidak mendapat perhatian hidup layak. Kita berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap kondisi warga tersebut. Ini realita negara kita yang semakin miris,” kata LaNyalla di sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga  Serikat Buruh Surati Presiden Jokowi, Privatisasi Pertamina dan PLN Berpotensi Melanggar Konstitusi

Husin hidup menyendiri tanpa air dan aliran listrik bahkan jika hujan gubuk reyot tidak mampu menahannya dari dinginnya malam. Pekerjaannya sebagai buruh di ladang, membuat Husin harus berharap pada pemberian para tetangganya.

   

Dengan kondisi dinding bambu dan atap rumah yang rusak tak membuat husin untuk berpindah tempat, pasalnya rumah berukuran 4×4 meter persegi ini adalah  rumah peninggalan orang tuanya

Baca Juga  Gubernur Anies Harus Gerak Cepat, Putusan PTUN Perintahkan Gubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2022 Tanpa PP 36 Tahun 2021

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, menyampaikan rasa prihatin dan malu setelah melihat rumah Husin yang tak layak huni, pasalnya rumah reot ini berada pusat Kabupaten Gorontalo.

Menurut LaNyalla, keprihatinan itu muncul karena tanggung jawab pemimpinnya. Seandainya rumah reyot Husin ada desa, bisa jadi tidak membuat prihatin dan malu sang bupati.

“Pemimpin harusnya malu jika ada warganya miskin bahkan tinggal di gubuk yang tidak layak huni. Namun jika sebaliknya, ini merupakan sistem pemerintahan oligarki yang homo homini lupus. Hanya mementingkan karier politik. Rakyat kita sedang menangis,” ujar Senator asal Jawa Timur itu.(hen)

Baca Juga  Puan Maharani: Pemerintah Perlu Antisipasi Modus Baru Perdagangan Manusia Terhadap PMI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *