JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen pemerintah Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk memberikan kritik terhadap proses pembangunan negara. Oleh karenanya, KSP menyayangkan segala bentuk intimidasi dan sikap anti-kritik terhadap individu maupun kelompok masyarakat kepada pemerintah.
“Kritik itu adalah suatu yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang di negara demokrasi, sejauh itu tidak menjadi fitnah dan menyebarkan ujaran kebencian. Jadi, yang namanya kritik dan masukan itu jangan dihindari. Presiden Jokowi dan KSP memiliki posisi tegas bahwa kritik perlu diapresiasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Joanes Joko, Sabtu (15/4) di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Joko ini juga menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi selalu fokus bekerja menyaring masukan untuk dijadikan sebagai vitamin yang mendukung upaya perbaikan pelayanan publik oleh pemerintah.
Seruan untuk tidak anti kritik ini disampaikan untuk menanggapi isu dugaan intimidasi oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kepada Bima Yudho, salah satu anak muda bangsa yang memberikan kritik atas proses pembangunan di tanah kelahirannya- Provinsi Lampung.
Joanes Joko menambahkan bahwa kedepan KSP akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menanggapi kritik dan masukan dari masyarakat, sehingga kasus serupa tidak terulang.
“Kepada Bima Yudho, jangan pernah lelah mencintai kampung halaman. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tetaplah memberikan masukan dan kritik. Selama kritik yang diberikan itu benar, jangan pernah takut. KSP, dalam koridor-koridor yang sewajarnya, akan terus mendukung,” pungkas Joko.
“Orang tidak akan memberikan kritik kalau dia tidak memperhatikan. Ia memperhatikan karena ada kepedulian, maka ini perlu diapresiasi. Sudah sepatutnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangkap masukan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, KSP yang dikomandoi oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko terus menjalankan komitmen tidak anti kritik pemerintah Presiden Jokowi, salah satunya melalui program KSP Mendengar.
Melalui program KSP Mendengar, Kantor Staf Presiden bukan hanya menerima masukan dan kritik, melainkan juga mendatangi masukan dan kritik tersebut dari berbagai elemen masyarakat di daerah-daerah. “Karena kritik tersebut dibutuhkan demi kebaikan bersama,” tutup Joko.(*)
