BANDUNG – Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ernadhi Sudarmanto mewakili Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh untuk membuka Rapat Kerja (Raker) BPKP tahun 2024 yang digelar di Bandung Jawa Barat. Adapun tema yang diusung dalam Raker kali ini ialah Memperkuat Pengendalian, Mengefektifkan Pembangunan.
Ernadhi menyebut, rapat kerja yang diselenggarakan ini merupakan komitmen BPKP dalam meningkatkan kebermanfaatan BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan efektivitas pembangunan nasional.
“Kegiatan rapat kerja ini merupakan momentum yang tepat bagi kita semua insan BPKP untuk merefleksikan kualitas value delivery BPKP. Sejauh ini, telah kita jalani dan saksikan bersama-sama bahwa BPKP secara konsisten menghasilkan kebermanfaatan bagi para stakeholders utama,” katanya.
Diuraikan Ernadhi, prioritas pengawasan BPKP telah dirancang untuk menjangkau area-area strategis pembangunan nasional yang lebih luas. Value delivery tersebut juga diiringi dengan kontribusi BPKP terhadap keuangan negara/daerah yang sampai dengan Triwulan-II Tahun 2024 mencapai Rp51,14T.
Menurutnya, capaian kualitas kumulatif pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sampai dengan Triwulan II-2024 juga konsisten berada pada rentang kualitas yang cukup memadai, meskipun perbaikan pada beberapa area masih tetap diperlukan.
“Ruang perbaikan tersebut perlu kita address dan selesaikan bersama dan segera, baik pada jajaran manajemen BPKP di tingkat Pusat maupun Perwakilan BPKP,”ujarnya.
Dirinya menambahkan, rapat kerja kali ini dirancang untuk menghasilkan rencana strategi peningkatan kebermanfaatan BPKP atas keempat area pembahasan, yaitu: pelaporan eksekutif daerah, pembinaan SPIP, desain pengawasan, serta proses bisnis internal BPKP. Untuk itu, diskusi dalam rapat kerja akan menampilkan diagnostik atas kelemahan-kelemahan umum yang masih terjadi dalam penyusunan laporan eksekutif daerah dan pembinaan SPIP. Dirinya berharap, pelaksanaan rapat kerja ini, isu-isu yang dapat menghambat efektivitas peran BPKP dapat dituntaskan. Dengan demikian, value delivery BPKP semakin optimal sehingga kebermanfaatan BPKP dapat terus dirasakan oleh seluruh stakeholders.
“Rapat kerja ini juga diharapkan menghasilkan rumusan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk penguatan pada aspek manajerial dan organisasional yang diperlukan, baik dari persepektif unit kerja pengawasan maupun enabler. Untuk itu, pembahasan isu/permasalahan pada setiap forum/panel dalam raker agar dilakukan secara faktual, terbuka, dan objektif,” ucapnya.(*)
