BRIN Gunakan Data Citra Satelit untuk Sistem Pemetaan Pemukiman Kumuh Perkotaan

oleh
IMG 9609

BANDUNG – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Elektronika dan Telekomunikasi (OREI) tengah mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis citra satelit untuk memetakan daerah kumuh di perkotaan. Riset berjudul “Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemetaan Daerah Kumuh di Daerah Perkotaan Menggunakan Citra Data Satelit.” Riset ini dapat mendukung program dan rencana strategis pemerintah dalam peningkatan permukiman yang berkualitas.

Satrio Adi Priyambada, Peneliti di Pusat Riset Sains Data dan Informasi selaku Koordinator Tim Riset, menjelaskan pentingnya riset ini dalam Webinar OREI Diseminasi Hasil Riset Rumah Program dengan topik “Purwarupa Sistem Pendukung Keputusan Berdasarkan Analisis Citra Satelit”, Kamis (21/11). Ia menyampaikan bahwa pemukiman kumuh adalah di suatu area yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian dan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Baca Juga  Antam Raih Dua Penghargaan pada Ajang CSR dan PDB Award 2022

“Rendahnya kualitas permukiman muncul sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya laju urbanisasi. Oleh karena itu, pemetaan terhadap daerah kumuh agar pemerintah dapat menentukan rencana tata ruang daerah perkotaan khususnya di Kota Jakarta dan Medan yang mana dijadikan sebagai lokasi kegiatan. Diharapkan penelitian ini membantu program pemerintah untuk mengurangi daerah kumuh dan meningkatkan kualitas masyarakat,” terang Satrio.

Lokasi kegiatan yang dipilih yaitu Jakarta untuk mewakili Jawa dan Medan mewakili Sumatera. “Pemilihannya sendiri berdasarkan perwakilan kota besar di pulau besar di Indonesia dengan pertimbangan jumlah populasi dan kepadatan penduduk berdasarkan data dari BPS,” kata Satrio.

Lebih lanjut, Satrio menjelaskan bahwa riset ini menggunakan referensi data dari PUPR, Badan Pusat Statistik, dan juga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mengenai Kriteria, Indikator dan Kategori Kumuh. “Kemudian kami menentukan definisi permukiman kumuh sebagai acuan dalam melakukan anotasi yaitu sebagai berikut: Keteraturan Bangunan, SHP kumuh per kota; Area bantaran sungai dan rel kereta; kerapatan bangunan; kondisi jalanan; perbedaan nilai spectral secara visual; material bangunan; dan ketersediaan drainase dan pembuangan sampah,” terang Satrio.

Baca Juga  Wantimpres Terima Kunjungan DPP APRTN-lndonesia

Model development yang diterapkan dalam riset ini adalah Data Acquisition, Data Pre-Procesing, CNN Data Preparation, Model Training dan Analysis and Evaluation. “GEOMIMO atau Geo Informatika Multi Input Multi Output merupakan sebuah platform digital inovatif yang mengintegrasikan data citra satelit untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang strategis. Platform SPK GEOMIMO adalah wadah dimana ke depannya akan digunakan untuk menampung aplikasi/model terkait DSS based on remote sensing,” jelas Satrio.

Pengembangan dari riset ini perlu adanya perbaikan model dan penambahan model/pemetaan lain. “Untuk slum area sendiri, kedepannya akan dilakukan perbaikan model kembali dengan menggunakan data yang baru dan juga menambah klasifikasi area. Untuk tahap awal, yang dimasukkan ke dalam platform yaitu terkait area kumuh di perkotaan. Dan juga terdapat dua model lain, yaitu crop monitoring (padi) dan hot spots,” pungkas Satrio.(*)

Baca Juga  DEM Indonesia Kirimkan 17 Rekomendasi Bidang Energi ke Presiden Jokowi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.