JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 24 kabupaten/kota di Sumatera telah memasuki fase transisi dari status darurat menuju pemulihan, satu bulan setelah rangkaian bencana melanda wilayah tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, penetapan status transisi tersebut menandai pergeseran fokus penanganan bencana. Upaya yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat kini beralih ke pemulihan awal, termasuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.
“Untuk hunian sementara, seluruh provinsi saat ini berproses dan dipercepat. Komitmen dari Satgas TNI, Polri, BNPB, serta pemerintah daerah akan mengejar proses pengerjaan hingga 18 jam kerja per hari,” kata Muhari dalam konferensi pers, Kamis (25/12/2025), sebagaimana dilansir KompasTV.
Menurut Muhari, percepatan pembangunan huntara tersebut dilakukan sesuai instruksi dan harapan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang layak dan aman sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Ia merinci, di Provinsi Aceh terdapat 10 kabupaten/kota yang mengusulkan pembangunan hunian sementara, sementara delapan kabupaten/kota lainnya tidak mengajukan usulan. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan serta kebutuhan di masing-masing wilayah.
Meski sejumlah daerah telah memasuki fase transisi, dampak bencana secara keseluruhan masih tergolong luas. Berdasarkan data BNPB per Sabtu, 27 Desember 2025 pukul 11.13 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.137 jiwa, sementara 163 orang masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian.
BNPB juga mencatat sebanyak 52 kabupaten/kota terdampak langsung oleh bencana tersebut. Total warga yang mengungsi mencapai sekitar 457.200 jiwa dan tersebar di berbagai lokasi pengungsian.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus mengoordinasikan langkah pemulihan dengan prioritas pada pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, percepatan rehabilitasi fasilitas umum, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Fase transisi ini diharapkan menjadi pijakan awal menuju pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak bencana.(*)
