Tri Adhianto Minta Pemeriksaan Kasus Migas Bekasi Diundur, Kejagung Soroti Izin Kerja Sama

oleh
Anang Supriatna
Anang Supriatna

BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meminta penjadwalan ulang pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan Tri seharusnya menjalani pemeriksaan pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.00 WIB. Namun, penyidik tidak dapat meminta keterangannya karena yang bersangkutan tidak hadir.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang, seperti diberitakan SuaraBekaci.com, Selasa (17/11/2026).

Anang menyebut pihak Tri telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan untuk pekan depan. Namun, Kejagung belum menjelaskan alasan lebih terperinci yang mendasari permintaan penundaan tersebut.

   
Baca Juga  PBNU Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Dengan demikian, ketidakhadiran Tri belum dapat diartikan sebagai penolakan untuk memenuhi pemeriksaan. Penyidik masih menunggu jadwal pemeriksaan berikutnya untuk meminta keterangan Wali Kota Bekasi itu.

Pemeriksaan Tri berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP pada periode 2009–2024.

Menurut penjelasan Anang, perkara tersebut bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi. Dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terdapat pelanggaran mekanisme perizinan dan tata kelola.

Baca Juga  CERI Soroti Sikap Jumhur soal Limbah B3 Blok Rokan, Yusri: Jangan-jangan Dia Hanya Harimau Sirkus?

Salah satu persoalan yang disoroti Kejagung adalah dugaan tidak dipenuhinya persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” ujar Anang.

Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan dalam kerja sama tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun. Anang menyebut dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan daerah, tetapi juga pihak Pertamina.

ANTARA melaporkan, penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut. Hingga Selasa (17/11/2026), Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara ini.

Baca Juga  Isi Safe Deposit Box Nasabah Diduga Hilang, DPR Minta OJK Audit Keamanan MNC Bank

Pemeriksaan Tri menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja sama perusahaan daerah tersebut. Keterangan para pihak yang terkait diperlukan untuk mengurai dugaan penyimpangan tata kelola yang berlangsung selama periode kerja sama.

Kejagung dijadwalkan kembali memanggil Tri pada pekan depan setelah menerima permohonan penjadwalan ulang. Perkembangan pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu tahapan penting dalam pengungkapan perkara dugaan korupsi yang nilai kerugian negaranya diperkirakan mencapai Rp2 triliun.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *