PEKANBARU – Penetapan status tersangka terhadap Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, dinyatakan prematur, tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Tak hanya itu, penetapan Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebagai tersangka melanggar Pasal 170 KUHP, juga dinyatakan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.
Demikian pernyataan tersebut kembali ditegaskan Para Kuasa Hukum Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo yang terdiri dari Yusril Sabri SH MH, Muslim Amir, SH, MH dan Andrianus Mesalayuk SH, pada Selasa (22/8/2023) sore di kantornya di Jalan M Yamin No. 78 Pekanbaru.
Pernyataan tersebut, menurut Yusri Sabri, berdasarkan permohonan Praperadilan yang diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara Nomor 19/Pid.Pra/2023/PN Pbr.
Permohonan tersebut diajukan Para Kuasa Hukum itu dalam gugatan Praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau sebagai Termohon Pra Peradilan, dimana Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH.,M.Si, MH sebagai Pemohon I dan Joko Subagyo sebagai Pemohon II.
Status tersangka itu ditetapkan kepada keduanya dengan dugaan melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana berdasarkan Surat Ketetapan sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/85/VII/RES.1.10/2023/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka tanggal 31 Juli 2023 atas nama Drs. H. Mohd Noer MBS, S.H.,M.Si.,M.H dan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S. Tap/86/VIV/RES. 1.10/2023/Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka tanggal 31 Juli 2023 atas nama Joko Subagyo.
Peninjauan Kembali Kedua
Berbicara atas nama Para Kuasa Hukum Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo, Yusril Sabri menerangkan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau itu, antara lain adalah masalah sengketa tanah antara Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Sidik alias Alek Alias Sidik Bin Manaf, yang sekarang perkaranya dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Kedua dengan status dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Neger Pekanbaru Nomor: W4.U1/5833/HK.02/I/2022 tertanggal 15 Agustus 2023.
Selain itu, Sidik alias Alek Alias Sidik Bin Manaf tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 98/Pdt.G/2009/PN.PBR tanggal 05 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 196/PDT/2010/PTR tanggal 09 Mei 2011 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 747 K/PDT/2012 tanggal 01 Agustus 2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 234 PK/PDT/2015 tanggal 31 Agustus 2015 dan kepemilihan hak atas tanah terperkara masih dikuasai oleh M Noer (sebagai Tergugat II) dalam perkara Perdata dan belum dilaksanakan eksekusi Pengosongan/Penyerahan kepada Sidik (Penggugat) secara sah, artinya objek tanah terperkara belum beralih haknya kepada Sidik (Penggugat), akan tetapi Penggugat melakukan eksekusi sendiri secara melawan hukum, merobohkan pohon sawit yang di tanam oleh Tergugat II (M Noer) yang telah berumur lebih kurang 16 tahun.Tidak Profesional
Padahal, lanjut Yusril, menurut Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2019, dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Eksekusi Ril pada Pengadilan Negeri dalam Perkara Perdata antara lain adalah adanya permohonan eksekusi, adanya permohonan teguran (Aanmaning) Eksekusi terhadap Putusan
Pengadilan Neger/Pengadilan Tinggi/MahkamahAgung, adanya penetapan penyitaan eksekuai, melakukan Konstatering (pencocokan) tanah yang akan dieksekusi dan Berita Acara Konstatering (pencocokan), adanya Berita Acara Pengosongan dan Adanya Berita Acara Penyerahan.
Masih terkait penetapan status tersangka terhadap Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau, Yusril Sabri mengatakan pihaknya telah menyatakan tidak adanya profesionalitas saat dilakukan gelar perkara di Polda Riau.
“Yang mana terhadap laporan Sidik yang menuduh Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH merusak sawit diatas lahan miliknya, padahal faktanya tidak ada bukti yang cukup atau akurat yang mana Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH memasuki areal lahan tanah milik Sidik dengan merusak bibit sawit berusia satu tahun diatas lahan milik Sidik,” ungkap Yusril.
Faktanya yang benar, kata Yusril, Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH memasuki lahan tanah miliknya sejak tahun 2002, yang sawitnya sudah berumur 16 tahun.
“Sehingga tidak benar tuduhan Sidik ada bibit sawit yang baru berusia satu tahun diatas lahan tanah Sidik yang dirusaki oleh Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH yang dilaporkan ke Polda Riau berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/08/1/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 08 Januari 2023 tersebut,” ungkap Yusril.
Faktanya, lanjut Yusril, saat kejadian pada tanggal 12 Agustus 2021, yang melakukan tindak pidana pengrusakan adalah diduga ada orang-orang suruhan Sidik dengan meyerobot dan merusak 200 batang sawit milik Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH melalui orang suruhan Sidik yaitu Stephen Adi Rahardjo dengan menggunakan alat berat merek Volvo.
“Perbuatan Sidik itu diduga tentu merupakan perbuatan melakukan eksekusi sendiri atau main hakim sendiri (eigenrichting) tanpa melakukan perosedur Permohonan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MahkamahAgung Republik Indonesia tahun 2019,” tegas Yusril Sabri, SH, MH
Tindakan Diskriminasi
Lebih lanjut Yusril Sabri mengungkapkan, dengan adanya Laporan Polisi No. LP/B/08/1/2023/SPKT/POLDA RIAU tanggal 08 Januari 2023, Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH telah mendapat perlakuan diksriminasi sejak mulainya proses tahapan penyelidikan.
“Lalu lalu saat proses pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH tidak pernah diberitahukan atau diundang sehingga tidak bisa menunjukkan TKP yang sebenarnya,” kata Yusril Sabri, sedangkan Laporan M Noer BS ke Polda Riau yang ditangani oleh Subdit II Direskrimun Polda Riau di hentikan penyikannya:
Keterangan Saksi Palsu
Kemudian, lanjut Yusril atas keterangan Klienya M. Noer saat dilakukan Gelar Perkara di Polda Riau, tidak ada diperlihatkan bukti maupun foto-foto Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH melakukan pengrusakan serta tidak jelas lahan tanah yang dilaporkan letaknya dimana.
“Selanjutnya diduga saksi-saksi yang dihadirkan oleh Sidik yang bernama Hutabarat dan Hamzah tidak berada di tempat kejadian perkara pada tanggal 12 Agustus 2021 sehingga diduga saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor juga diduga memberikan keterangan palsu atau direkayasa:
Yusril Sabri, juga membeberkan menurut keterangan kliennya Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH pernah menghadirkan saksinya yang bernama Asmawi selaku mandor di lahan kebun miliknya yang menanam bibit sawit sejak 2002 dengan merawat, memupuk dan memanen kebun sawit sampai sekarang.
“Namun kejanggalannya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan. Sehingga terkesan dipaksakan bergulir ke proses penyidikan tapa adanya alat bukti yang cukup terhadap Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH,” kata Yusril.
Peraturan Kapolri
Lebih lanjut Yusril Sabri juga menjelaskan, penting untuk diingat semua pihak, bahwa telah ada Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
“Jelas disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwijudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan,” ungkap Yusril.
Rentan Ditunggangi Kepentingan
Terkait apa yang sedang dialami klienya Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH, Yusril Sabri juga menyampaikan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Yang Objeknya Berupa Tanah terlebih dahulu harus dipastikan siapa pemiliknya yang sah dan berhak.
“Oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru belum melaksanakan eksekusi pengosongan atau penyerahan, maka pelapor belum berhak memiliki dan melakukan aktifitas di atas tanah terperkara yang kasih dikuasai oleh klien kami,” kata Yusril Sabri.
Selain itu, Surat Edaran itu juga menegaskan langkah-langkah yang selayaknya ditempuh terhadap indikasi dimana kasus-kasus tanah yang sejatinya Perdata dipaksakan dan direkayasa menjadi perkara Pidana dengan menggunakan Pasal 170, 263, 266, 378, 385, 406 KUHP.
“Di antaranya dengan menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hal yang dimiliki, untuk sampai kepada pendapat bahwa perkara yang bersangkutan adalah Perkara Perkara Perdata murni, yang harus diselesaikan dan tuntaskan terlebih dahulu tentantang kepastian perpindahan kepemilikan/peralihan hak atas tanah terperkara tersebut ungkap Yusri mengutip surat edaram Kepala Jaksa Agung tersebut,” ungkap Yusril.
Sementara itu, dilansir berbagai media pada Selasa (22/8/2023), Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau mengakui adanya penetapan tersangka terhadap Drs H Mohd Noer MBS SH MSi MH dan Joko Subagyo atas dugaan perbuatan merusak 70 batang kelapa sawit di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, adalah masih Prematur dan Diskriminatif menurut Yusril Sabri, SH, MH (*)
