JAKARTA – Dana yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi bencana kini menjadi objek penyidikan dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan barang dan jasa hingga dugaan pemberian uang imbalan kepada sejumlah oknum di lingkungan lembaga tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa sejumlah saksi dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), mantan pejabat BNPB, dan pihak swasta sepanjang 9–12 November 2026. Pemeriksaan diarahkan untuk menelusuri mekanisme pengadaan, termasuk penunjukan langsung vendor yang mengerjakan proyek penanggulangan bencana.
Menurut Budi, proyek-proyek tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, serta bencana lainnya yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
KPK menjelaskan DSP dapat digunakan melalui mekanisme penunjukan langsung karena karakteristik penanganan bencana yang membutuhkan kecepatan. Namun, penyidik menduga mekanisme khusus tersebut disalahgunakan sehingga memunculkan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
“Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan,” kata Budi, sebagaimana dikutip ANTARA pada 13 November 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian kickback dari pihak swasta kepada oknum BNPB. KPK masih menghitung secara rinci jumlah proyek yang dikerjakan para vendor dan nilai uang yang diduga mengalir dalam perkara tersebut.
Pengadaan Dana Bencana Senilai Rp148 Miliar
Dalam perkara ini, KPK sebelumnya mengungkap dugaan konflik kepentingan pada pengadaan DSP BNPB periode 2024–2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar.
Berdasarkan laporan RMOL, nilai pengadaan tersebut mencapai Rp45,76 miliar pada 2024, Rp52,27 miliar pada 2025, dan sekitar Rp50 miliar pada 2026.
KPK menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang menjadi mitra BNPB terafiliasi dengan Bima Setiawan, salah satu tersangka dalam perkara tersebut.
Penyidikan juga mencakup dugaan suap dalam pengadaan tahun 2026. KPK menduga adanya permintaan imbalan kepada penyedia barang dan jasa agar memperoleh paket pekerjaan di BNPB.
Lima Tersangka dalam OTT BNPB
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang dan kemudian menetapkan lima tersangka.
Mereka adalah Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian.
KPK juga telah menyampaikan informasi mengenai dugaan keterlibatan dua prajurit aktif kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan institusi militer.
Penyidikan terhadap pengadaan DSP BNPB menjadi perhatian karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan kondisi kedaruratan. Transparansi proses pengadaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan bencana dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.(*)
